PASAMAN,Sumbar KD – Kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang semestinya memikirkan dan mementingkan masyarakatnya mulai pupus. Pasalnya, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, diduga mencairkan dana perjalanan dinas yang kenyataannya mereka tak ikut alias SPJ fiktif, Rabu (27/11/17) beberapa hari yang lalu.
Beredarnya isu ini berawal saat adanya kunjungan kerja anggota DPRD Pasaman ke Kota Medan-Sumut baru-baru ini. Dalam surat perintah tugasnya, keseluruhan anggota dinyatakan untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung dalam lima hari dari 18-23 November kemarin.
Selain anggota DPRD yang berjumlah 35 orang tersebut, beberapa orang tenaga pendamping juga dinyatakan ikut. Akan tetapi, kenyataannya diduga terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak ikut. Ironisnya, sepulang dari kunjungan kerja, oknum anggota DPRD yang tidak pergi itupun ikut mencairkan dana perjalanan dinas sekitar Rp.10 juta per orang.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pasaman, Mukhrizal ketika dikonfirmasi awak media membenarkan kegiatan perjalanan Dinas tersebut. Namun saat ditanya tentang adanya anggota DPRD yang tidak pergi tapi nekat tetap mencairkan, Mukhrizal tak mengakuinya.
Kalau itu saya tidak tahu. ” Memang dalam laporan yang saya terima sesuai surat perintah tugas, semuanya dinyatakan pergi. Tidak ada laporan kalau ada anggota yang tidak pergi,” kata Mukhrizal.
Terpisah, tak sampai disitu, salah seorang awak media yang bertugas di Kabupaten Pasaman mengatakan, Sekwan DPRD Kabupaten Pasaman berkilah dan emosi sambil mengeluarkan kata – kata Jorok dan memakinya, ucap wartawan ini pada kabardaerah.com .
Dari salah seorang anggota DPRD yang dapat dipercaya mengatakan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan dikenakan potongan Rp. 100 ribu per anggota Dewan. “Yang mana uang itu akan diberikan kepada wartawan yang bertugas di Kabupaten Pasaman “, jelas nya.
Saat ditelusuri dana yang dipotong dari setiap anggota DPRD tersebut, dari informasi di lapangan tak satupun wartawan Kabupaten Pasaman yang menerima uang itu.
Hingga berita ini dimuat belum ada klarifikasi resmi dari lembaga DPRD Pasaman kepada sejumlah awak media. Sehingga tetap menjadi simpang siur dan jelas merusak citranya sebagai Wakil Rakyat. (Yondra)