SUMBAR.KABARDAERAH.COM— Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumbar, hingga kini belum ada satu pun investor yang menyatakan minat berinvestasi di sektor pariwisata di negeri berjulukan Sejuta Pesona ini.
Kepala Bidang Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP), Herman mengatakan, sebagian investor yang datang baru hanya sekedar melihat-lihat saja.
“Ya, benar. Belum ada yang menyatakan keseriusannya. Satu pun belum ada yang memasukan permohonan izin prinsip mereka,” ujarnya Sabtu (22/12/2017).
Data DPMP2TSP mencatat sepanjang 2017 realisasi investasi mencapai Rp160 miliar yang terdiri dari penanan modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari jumlah itu, penyumbang tertinggi terdapat pada industri pengolahan kelapa sawit, mencapai Rp80 miliar.
Kemudian disusul pengolahan gambir, dengan nilai investasi Rp31 miliar. Setelah itu disusul investasi bidang perhotelan.
Minimnya investasi sektor pariwisata, lanjut Herman tak lepas dari persoalan pengadaan lahan. Apalagi, saat ini Pesisir Selatan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat.
“Nah, ini adalah penyebab terbesarnya. Masalah tanah ulayat ini memang agak sulit,” paparnya.
Persoalan pengadaan lahan di Sumatera Barat, tak terkecuali di Pesisir Selatan merupakan persoalan klasik yang tak kunjung usai.
Menurutnya, pemerintah kabupaten telah melakukan pertemuan dengan para pemangku adat terkait pengadaan lahan. Namun sampai saat ini belum ada titik temu antara pemerintah kabupaten dengan kaum adat.
“Mereka maunya tanah adat itu tidak dilepas begitu saja, tapi investasi itu harus melibatkan pemilik tanah adat di dalamnya,” ujar Herman.
Sebelumnya, sejumlah investor asing di kawasan Asia, Eropa dan Amerika telah melakukan penjajakan terhadap sektor pariwisata.
Bahkan, hingga kini rencana investasi untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Bukit Ameh Kecamatan Koto XI Tarusan juga belum ada kejelasan.
Kendati demikian, kata Herman, pemerintah daerah tetap berupaya menggaet masuknya investasi sektor pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan promosi terkait potensi sektor pariwisata di daerah ini, tutupnya.
(Byg)