Tak Berkategori  

LSM KOAD dan LSM TIPIKOR Sumbar sepakat mengatakan ” Bank Nagari Bisa Mengalami Kesulitan Liquiditas, Jika Terus menerus Pelihara Masalah.

Aliansi antara LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD) dan LSM TIPIKOR Sumbar sepakat mengatakan ” Bank Nagari Bisa Mengalami Kesulitan Liquiditas, Jika Terus menerus Pelihara Masalah.

PADANG,KABARDAERAH.COM – Keuntungan yang dilaporkan Bank Nagari tahun 2016 berdampak pada pada RUPS 2017, pemegang saham sepertinya akan sulit menerima. Direksi sebaiknya diminta memperbaiki lagi laporan yang berkaitan dengan Laba Bank”.

“Bahwa masyarakat Sumatera Barat melalui LSM dan ORMAS bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap Direksi Bank Nagari”, ujar Indrawan Ketua umum LSM KOAD Sumbar.

Berdasarkan data yang diperoleh LSM Komunitas Anak Daerah, bahwa kekeliruan yang dialami oleh Bank Nagari, diduga berhubungan dengan beberapa rentetan kejadian masa lalu yang menerpa Bank Daerah Sumatera Barat ini. Keangkuhan dan Kesombongan menyebabkan tertutupnya komunikasi. sehingga yang menjadi rahasia selama ini mulai terkuak satu persatu, sampai sampai dua direktur diminta mundur oleh segenap Karyawan dan petinggi Bank Nagari beberapa waktu yang lalu. sebenarnya masalah yang terjadi, tidak terlepas dari dosa dosa pejabat masa lalu. terkesan, pejabat sekarang melindungi, sehingga hal itu akan menjadi penghalang bagi bank ini untuk maju, menurut LSM KOAD beberapa penyebab diantaranya adalah sbb:

  1. Pada tahun 2016 Bank Nagari diperintahkan oleh Pengadilan untuk membayar kekalahan kasus perdata ALSINTAN, dimana total pembayaran tersebut sekitar 11 Milyar.
  2. Beberapa Pejabat daerah pindahkan dananya keluar dari Bank Nagari, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Perpindahan tersebut diduga ke Bank BRI, hal ini merupakan salah satu penyebab kesulitan liquiditas yang akan dan sedang terjadi di Bank Nagari.
  3. Biaya-biaya untuk mengganjal masalah hukum yang telah dan akan menguras pundi pundi Bank Nagari.
  4. Kredit Bohong-Bohongan/Rekayasa yang dikeluarkan Bank Nagari untuk Proyek Banda Buek beberapa tahun yang lau.
  5. Bank Nagari harus sesegera mungkin menyelesaikan seluruh masalah yang akan menghalangi Bank ini untuk maju. Hal ini berkaitan erat dengan kekompakan kelima dereksi Bank Nagari.

Terkait pemindahan dana pada poin 2 ketika kami meminta konfirmasi kepada Efrizal (can) seorang petinggi OJK Sumbar mengatakan ” Saya belum tau tentang informasi tersebut” kata Can panggilan akrab Efrizal melalui Handphone sabtu (6/1/17) sekitar jam 13.

Saat kami melakukan konfirmasi kepada OJK Sumbar, Efrizal(can) tentang resiko yang akan terjadi akibat pemberitaan bank nagari akhir-akhir ini. terkait dengan meloloskan tambahan modal Bank Nagari di DPRD Kabupaten kota dan Profinsi ” saya juga belum dapat informasi tentang masalah ini namun saya akan cari tau segera” ujar efrizal menjawab pertanyaan tim media ini.

Begitu banyak kesulitan yang kami hadapi untuk memperoleh informasi yang akan kami muat sebagai berita, Tim redaksi mengutip dari media lain, dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi di Bank Nagari.

Dikutip dari berita Bisnis.com tanggal 4 Februari 2017.

Manajemen PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mengajukan tambahan modal kepada pemegang saham sebesar Rp 488 miliar tahun ini, guna ekspansi dan pengembangan bisnis perseroan.

Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyebutkan perseroan mengajukan tambahan modal untuk ekspansi dan memperluas jaringan bisnis perseroan.

“Tambahan modal dibutuhkan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (2/2/2017) sore.

Dikutip dari berita media Online (Bisnis com) tanggal 15 Februari 2017 .

PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mencatatkan perolehan laba Rp 353 miliar sepanjang tahun lalu atau tumbuh 11,43% dari tahun 2015 yang mencapai Rp317 miliar.

Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyebutkan pertumbuhan laba bersih itu merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Sepanjang 2016, pencapaian laba bersih kami sebesar Rp353 miliar, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya, Selasa (14/2/2017).

Menurutnya, peningkatan laba itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan perseroan, tercermin dari penurunan rasio biaya operasional terhadap pencapatan operasional (BOPO) sebesar 0,59%.

Adapun, secara keseluruhan bank milik pemda Sumbar itu mencatatkan pertumbuhan aset 6,67% dari Rp19,44 triliun menjadi Rp20,74 triliun.

Sedangkan penyaluran kredit hanya tumbuh 5,87% dari Rp14,50 triliun menjadi Rp15,36 triliun, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,22% menjadi Rp15,66 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp14,61 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan/NPL masih berada di bawah rerata industri sebesar 3,05%, dan ditargetkan di bawah 3% tahun ini.

Dedy menyebutkan masih ketatnya tekanan ekonomi sepanjang tahun lalu membuat sejumlah indikator kinerja industri tidak tumbuh optimal. Dan itu dirasakan seluruh perbankan di Tanah Air.

Meski begitu, untuk tahun ini dia mengaku lebih optimistis meski belum ada tanda perbaikan ekonomi yang signifikan. Namun, sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah diyakini perperan mendongkrak kinerja sektor keuangan.

Bank Nagari menargetkan pertumbuhan laba tahun ini di kisaran 11,15% dengan target pertumbuhan aset 10,5%, pertumbuhan kredit 10,5% dan pertumbuhan DPK 10,3%  “.

Sementara Acong Kabag humas Bank Nagari mengatakan kepada Sumbartoday bahwa “Hasil RUPS Bank nagari tidak ada masalah, semuanya aman-aman saja, tutur acong kepada Sumbartoday pagi ini melalui Ponselnya.

Dilansir dari berita Kinciakincia.com tanggal 08/5/2016:

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menerima deviden dari Bank Nagari sebesar Rp 5,7 miliar. Deviden tahun 2016 ini diserahkan Bank Nagari Pessel langsung kepada Bupati Pessel H Hendrajoni kemarin.

Pemkab Pessel Terima Deviden Bank Nagari Rp 5,7 Miliar:

Jumlah deviden yang diterima tahun ini naik dibandingan deviden tahun 2014 lalu Rp 4,1 miliar “.

Dikutip dari Haluan berita media online Jumat, 28 April 2017.

Pada 2016, Bank Nagari Cabang Painan menyerahkan deviden tahun buku 2015 kepada Pemda Pessel. Deviden sebesar Rp 5.070.336.669 itu diterima oleh Bupati Pessel, Hendrajoni, di halaman Kantor Bupati Pessel, Senin (2/5). Deviden tahun ini naik daripada deviden 2014 lalu, yakni Rp4.107.566.970.

Dikutip dari Metro Padang.com Jumat 13 November 2015 jam 20.20 Wib.

Metro Padang.com – Bank Nagari menjanjikan bakal memberikan deviden kepada Pemko Padang mencapai Rp 11,2 miliar di tahun 2016 mendatang. Pemberian deviden ini dibarengi dengan catatan, pemko mesti memberikan penyertaan modal mencapai Rp 28 miliar lebih.

Hal itu dikatakan Kepala Cabang Bank Nagari Pasar Raya Padang, Maryianto saat pembahasan pendapatan di APBD 2016 bersama Pansus I DPRD Padang dipimpin Ketua Pansus Masrul, kemarin (12/11). Dalam kesempatan itu, Margianto mengatakan, penyertaan modal tahun 2016 itu harusnya Rp 20,254 miliar.

Namun pada penyertaan modal tahun 2015, dimana Pemko Padang seharusnya menyertakan modal sebesar Rp 17,8 miliar, namun Realisasi hanya disetor sebesar Rp 10 miliar, makanya sesuai RUPS Bank Nagari, penyertaan modal 2016 sebesar Rp 20,245 miliar ditambah kekurangan tahun 2015 maka jadi Rp 28 miliar, katanya.

Dengan penyertaan modal Rp 10 miliar yang disetor tahun 2015, maka posisi modal Pemko Padang di Bank Nagari saat ini sebesar Rp 64,72 miliar. Dan Bank Nagari telah memberikan deviden sebesar Rp 10,3 miliar tahun 2015, kata Margianto.

” Koordinator Pansus I DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan besaran deviden yang disetor Bank Nagari tersebut. Seharusnya, dengan menyetor modal Rp 28 miliar, deviden yang di dapat lebih dari Rp 25 miliar. Itu baru menarik untuk dibicarakan, sebab dengan menyetor Rp 10 miliar saja, dapat deviden Rp 10,3 miliar. Tapi ini Rp 28 miliar, kenapa hanya Rp 11,2 miliar saja”, tanyanya.

Sementara anggota Pansus I Wismar Panjaitan mempertanyakan porsi saham Pemko Padang di Bank Nagari. Kenapa porsi saham kota Padang saat ini hanya 4,96 persen. Dengan makin besarnya saham Pemko tentu akan semakin besar pula porsinya, kata Wismar.

Dia mengatakan, porsi saham Padang itu tergerus akibat tidak disetornya penyertaan modal sebagaimana disepakati sebesar Rp 17,8 miliar. Sementara daerah lain juga menyetorkan modal, makanya porsi Padang sedikit tergerus.(02)

Anggota Pansus lainnya Hadison juga mempertanyakan hal itu. Kenapa pemko hanya menyetor Rp 10 miliar saja. Padahal, sudah ditetapkan di APBD modal yang disertakan Rp 17,8 miliar.

Kepala DPKA Padang Syahrul mengatakan, sebenarnya pemko sudah menyiapkan dana sebesar Rp 17,8 miliar. Namun setelah APBD dievaluasi gubernur, terpaksa diturunkan menjadi Rp 10 miliar saja.

Gubernur meminta agar ada rasionalisasi anggaran. Makanya penyertaan modal ikut dirasionalisasi. Jadi itu bukan kesalahan pemko, katanya.

Ketua Pansus I Masrul menyayangkan hal itu. Seharusnya, kalau sudah ditetapkan sebaiknya dipatuhi. Kalau ada evaluasi gubernur, harusnya pemko bisa menjawab dengan alasan-alasan yang masuk akal. Sehingga tidak terjadi pengurangan yang cukup banyak.

Sementara terkait penyertaan modal 2016 sebesar Rp 20,254 miliar, pansus akan berupaya untuk merekomendasikan bisa dimasukkan di APBD 2016.

Bila kita Lihat dari data yang dirangkum LSM Komunitas Anak Daerah (KOAD) bahwa.

“Beberapa tahun terakhir ini Bank Nagari sulit untuk dikatakan beruntung. hanya saja kalau Bank Nagari dilaporkan rugi, Apa saja kerja Direksi Bank Nagari?, Bank Nagari memiliki dana cadangan untuk tujuan tertentu, namun kegunaannya adalah untuk back up kredit bermasalah. minimal Bank Nagari harus cadangkan keuntungan untuk antisipasi kredit macet mulai dari 1% sampai 100% dari total kredit macet. hal ini dikatakan Pak De ketua LSM TIPIKOR Sumbar”.

Lebih lanjut Ketua LSM TIPIKOR Sumbar mengatakan

” Sulit untuk mempercayai Bank Nagari, Jika setiap tahun bukannya deviden yang bertambah besar tetapi melihat perkembangan yang terjadi dikalangan management Bank Nagari semakin lama semakin berantakan, kami mendapat informasi dari salah seorang karyawan Bank Nagari katanya dulu bonus kami sebagai karyawan cukup besar sekarang kami merasa sangat sulit dengan kebijakan Direksi yang baru, apalagi terbukti tiap tahun Bank Nagari selalu minta tambahan modal, pungkas Ketua LSM TIPIKOR Sumatera Barat.

Pak De Panggilan akrap Ketua LSM TIPIKOR Sumbar menambahkan komentarnya, ” Bank Nagari harus dikelola dengan Amanah dan Profesional sesuai dengan kaidah kaidah Perbankkan, Dana Masyarakat yang berada di Bank ini adalah milik seluruh masyarakat Sumatera Barat, Bank Nagari harus tetap berjaya, Oknum yang bersalah harus bertanggung jawab secara hukum. Saya mengingatkan kepada Pemerintah baik Kota maupun Propinsi agar jangan seenaknya terhadap Bank Nagari, jangan bebankan Bank Nagari dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul”, ujar Pak de menegaskan.

Sementara saat di klarifikasi kepada kabid pengawasan OJK wilayah Sumbar Efrizal (Can) jam 15.35 Wib tentang dana cadangan tujuan tertentu, beliau katakan bahwa “dana cadangan tujuan tertentu tidak boleh dialihkan penggunaanya” pungkas nya. dilansir dari berita sebelumnya melalui konfirmasi tanggal 28/4/17.

Jeleknya lagi, apabila Pemko, Pemkab dan Pemprop tidak melakukan tambahan modal yang diminta, saham pemerintah kabupaten kota dan provinsi akan berkurang atau tergerus. tambah Indrawan mengakhiri komentarnya. (Rls/st.net)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *