Pasaman | Kabardaerah.com— Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasaman tahun 2017 berada pada angka 7,60 persen. Angka tersebut akan menjadi koreksi bagi Pemkab setempat dalam upaya mewujudkan tingkat kemiskinan diakhir tahun 2021 sebesar 4,50 persen.
Untuk mencapai semua itu perlu peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam perumusan kebijakan maupun singronisasi program dan kegiatan pembangunan.
“Kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu isu yang terus berkembang baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan di daerah, karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, ” kata Desrizal Staf Ahli Bupati saat membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pasaman bertempat di Gedung Syamsiar Thaib Lubuksikaping, Senin (14/5/18) pagi.
Rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut mengusung tema dan Startegi Penguatan dan Keberlanjutan Program SKRT di Kabupaten Pasaman”.
Kata Desrizal, saat membacakan amanat Bupati Pasaman, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam setiap perumusan arah dan kebijakan pembangunan,” katanya.
“Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman ke depan memprioritaskan kepada upaya peningkatan ketepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengutangi beban pengeluaran serta mengupayakan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kata Desrizal, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasaman tahun 2017 berada pada angka 7,60 parsen dan menjadi koreksi bagi kita bersama bahwa dalam upaya mewujudkan tingkat kemiskinan diakhir tahun 2021 sebesar 4,50 parsen perlu peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam perumusan kebijakan maupun singronisasi program dan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan demi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan di Pasaman tentunya tidak terlepas dari ketersediaan data kemiskinan, sinkronisasi dan inegrasi pelaksanaan program serta monitoring dan pelaksanaan evakuasi terhadap program yang telah dilaksanakan.
Sebagai langkah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, kata Dr srizal kabupaten Pasaman telah ikut dalam program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI dan telah dimulai sejak tahun 2016.
“Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan dan fasilitasi pengembangan program ini bagi 49 kabupaten/kota lainnya,” terangnya.
Disampaikannya, melalui program SLRT di Pasaman tersebut, kita juga telah dilakukan beberapa verifikasi dan validasi KK miskin, pelayanan informasi dan rujukan bagi warga miskin, serta pembentukan lembaga pendukung baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan nagari.
“Saat ini telah dibentuk SLRT di tingkat Kabupaten, dan tiga unit pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) Kecamatan Bonjol, Nagari Simpang, nagari Alahan Mati, dan Nagari Simpati,” tuturnya.
Kata Desrizal, ke depan untuk menguatkan kelembagaan dan keberlanjutan program ini perlu disiapkan langkah dan kebijakan rumusan program yang lebih baik apalagi mulai tahun 2019 dukungan dana operasional dari kementerian sosial untuk operasional kelembagaan SLRT yang ada di Kabupaten/kota akan dihentikan maka SLRT perlu kita rumuskan kegiatannya terutama bagaimana menyikapi pembiayaan operasionalnya.
Melalui rapat koordinasi ini kami harapkan dapat dirumuskan langkah kebijakanya permu disusun sehingga melalui program SLRT dapat kita wujudkan pelayanan informasi dan rujukan bagi masyarakat miskin yang ada di Pasaman, ” tuturnya.
Selanjutnya, Tenaga Ahli Pendamping SLRT Daerah Pasaman Linda Fitriany, SS, MM, sekaligus sebagai Tenaga Ahli Pendamping Daerah yang ditunjuk oleh Seknas SLRT Kemensos mengatakan, saat ini sekitar 1720 pengaduan masyarakat Pasaman tentang kemiskinan telah masuk pada kami. (Zn/Yondra)