PESSEL, kabardaerah.com- Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menegaskan, berbagai program Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat mesti terarah dan tepat sasaran.
Sebab, hal itu sangat penting dilakukan menyangkut kebutuhan Masayrakat banyak sesuai peruntukan dan kebutuhan.
Menurut Bupati, dengan banyaknya program Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU Dan Perumahan Rakyat, seperti bantuan Bedah Rumah, Rumah Nelayan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu menjawab persoalan Kebutuhan hunian yang layak bagi Masayrakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
“Kemarin Masyarakat Painan ada yang melapor kepada Saya, bahwa pembagian Rumah Nelayan disana tidak sesuai peruntukkannya. Tentu saja ini sangat merugikan Mayarakat. Jangan ada lagi unsur nepotisme. Nantu akan Saya cek kebenaranya,” ujar Bupati, Jumat (22/3).
Bupati meminta kepada Walinagari dan Kecamatan untuk selalu berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Perkimtan dan PU agar pemanfaatan dan syarat masyarakat calon penerima bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.
“Saya berharap program yang disalurkan Pemerintah Pusat ini lebih prioritas kepada Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Sebab, masih banyak Masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan. Namun belum memiliki rumah yang layak,” ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) di Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan Korban amukan abrasi pantai bakal menempati Rumah Layak Huni bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Seluruh Masyarakat Korban abrasi, Saya pastikan akan menempati Rumah Layak Huni dalam waktu dekat ini,” kata Bupati.
Ia juga mengatakan, bakal mengambil langkah tegas jika terdapat oknum ASN setempat yang sengaja melakukan tindakan curang dalam penyerahan rumah bantuan tersebut.
“Setelah abrasi pantai merusak 25 Unit pemukiman Warga di Muaro Kandis pada pertengahan 2018 Lalu, Saya langsung mengajukan bantuan ke pusat dan alhamdulillah direalisasikan sebanyak 50 Unit,” sebutnya.
Sisa sebanyak 25 lagi akan diserahkan kepada Nelayan setempat yang berekonomi lemah, jelasnya lagi.
“Bantuan rumah Nelayan ini akan terus saya pantau. Jika ditemukan semacam permainan maka akan ditindak tegas,” tegasnya.
“Bahkan jika pihaknya mendapat laporan adanya semacam kecurangan atau nepotisme, maka bantuan yang sudah diserahkan sebelumnya akan ditarik kembali, bahkan pihaknya tidak akan sungkan mengusir sang pemilik rumah,” terangnya.
Ia menambahkan, ketepatan dalam penyaluran bantuan bagi Masyrakat merupakan Komitmen bersama yang mesti dijalankan Pemerintah Daerah.
“Bantuan yang sudah diberikan tersebut merupakan tanggungjawab kita bersama dalam pengelolaannya. Ini merupakan bentuk terimakasih kita kepada pusat dengan cara menyalurkannya kepada Masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya Bupati. (Efrizal)
