SIJUNJUNG,KABARDAERAH.COM- Dalam rangka peningkatan SDM bagi operator website Nagari, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sijunjung mengadakan workshop pengelolaan dan pemanfaatan media informasi berbasis online di Ruang Rapat Dinas Kominfo, Senin (15/4).
Dicky Rasali, ST selaku tim teknis Diskominfo menyebutkan kegiatan ini diikuti operator website dari 5 Kecamatan dan 10 Nagari.
“Adapun Kecamatan itu, Kecamatan Kupitan, Sumpur Kudus, Koto VII, Lubuk Tarok, Kamang Baru dan Nagari Pumuatan, Padang Sibusuk, Silantai, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Tanjung Gadang, Bulu Kasok, Lalan Latang dan Kamang,” ungkapnya.
Dicky juga mengatakan pembuatan website nagari diperlukan domain yang harus didaftarkan melalui Dinas Kominfo dan diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Setelah domain selesai terdaftar, maka Dinas kominfo mengajukan permohonan hosting ke Kementerian Kominfo.
“Sementara Kementerian Kominfo meminta agar website harus selalu aktif dalam penggunaannya,” ungkapnya.
Selain itu Dicky menjelaskan pada tahun pertama, domain desa.id tidak dipungut biaya (gratis) dan untuk tahun berikutnya di kenakan biaya 55 ribu per tahun.
“Pembayaran dilakukan setelah menerima invoice tagihan dari Pengelola Domain Indonesia (PANDI) dan pembayaran ditransfer ke rekening PANDI sesuai dengan rekening yang ada dalam invoice,” paparnya.
Kemudian, dalam sambutan Kepala Dinas Kominfo, Rizal Efendi, SE mengatakan dengan adanya website Kecamatan maupun Nagari sebagai media informasi, informasi tersebut bersifat transparansi publik serta bisa dijadikan media anti hoax bagi nagari.
“Selain itu, operator website bisa menginformasikan segala hal yang ada di Nagari , baik itu berupa profil nagari , pelayanan yang ada di nagari , sarana prasarana yang ada di nagari dan transparansi pembangunan yang ada di nagari maupun sarana promosi wisata yang ada di nagari,” jelasnya.
Ia berharap kepada operator atau pengelolaan website ini dapat mengikuti workshop dengan baik, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari hasil kegiatan untuk diterapkan di setiap Nagari. (Rel)
