PESSEL, KABARDAERAH.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkesan “asal jadi”. Ketua DPRD Pessel Dedi Rahmanto Putra mengatakan, pada umunya anggaran yang diajukan itu tanpa inovasi.
“Kecenderungan itu terlihat dari program kegiatan yang diajukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada inovasi. Yang dirubah hanya besaran anggaran saja,” ungkapnya pada wartawan di Painan, Selasa (9/7).
Menurutnya, persoalan itu terjadi setiap tahunya. Ia menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seakan tidak bekerja.
Akibatnya, program yang diajukan banyak yang tidak jalan. Bahkan, program dan kegiatan yang diajukan pengguna anggaran terkesan ‘asal bapak senang.
“Contohnya, saja Festival Langkisau. Jika pemerintah daerah tidak sanggup untuk melaksanakan, jangan diajukan dalam pembahasan anggaran. Jangan sewaktu-waktu membuat isu bahwa harus dibatalkan ditengah jalan, “ungkap Politisi Golkar itu.
Dedi tak menapik, memang betul saat ini masih banyak target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum tercapai. Namun itu tak bisa menjadi alasan tiba-tiba. Mesti ada pembahasan yang matang. ” Jangan main stop dan batalkan saja,” katanya lagi.
Untuk itu, dirinya meminta agar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2019 dan seterusnya harus matang.
Seluruh jajaran OPD di pemerintah kabupaten agar tidak melakukan manipulatif, maupun copy paste dalam penyusunannya.
Dengan dememikian penyusunan RKA tidak ada lagi yang sifatnya pengulangan program kegiatan. Bahkan, adanya kegiatan yang fiktif. Akan tetapi, harus lebih pada inovasi yang mengutamakan kepentingan rakyat.
“APBD harus memiliki outcome (hasil) yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jangan untuk kepentingan kelompok dan golongan,” tuturnya.
Semua OPD hendaknya memanggkas setiap anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat seperti perjalanan dinas, honor dan lainnya yang berkaitan belanja pegawai.
Anggaran harus fokus pada program yang bersentuhan langsung untuk kesejahteraan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMD. (fmi/*)
