PESSEL, KABARDAERAH.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2018 angka kemiskinan di kabupaten Pesisir Selatan sebesar 7.59 persen atau turun dari periode tahun sebelumnya yang 7.79 persen. Angka tersebut menunjukan, tingkat kemiskinan di Negeri Sejuta Pesona itu ke-empat teringgi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Namun demikian, Kepala Kantor BPS Pesisir Selatan, Yudi Yos Elvin pada wartawan mengatakan, pencapaian itu masih terkonfirmasi di atas target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dipatok sebesar 7.18 persen.
“Angka tersebut tetap di atas rata-rata provinsi yang tingkat kemiskinannya hanya 6.65 persen,” ungkapnya di Painan, Rabu (10/7). Ia menjelaskan, persentase penduduk miskin tersebut dihitung secara makro. Kalau dilihat secara mikro, jumlahnya dipastikan akan lebih tinggi.
Di Pesisir Selatan, sebagian besar masyarakat miskin terdapat di kawasan pedesaan. Dari sisi profesi, mayoritasnya merupakan petani, rumah tangga petani dan buruh tani. Untuk itu, pemerintah daerah menyinkronkan pembangunannya dengan pemerintah pusat. Program kesejahteraan masyarakat dari pusat maupun daerah harus tepat sasaran. Program Keluarga Harapan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
“Misalnya, memudahkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Jika itu terlaksana, secara otomatis menekan angka kemiskinan. Membuka lapangan usaha baru, dengan memperbanyak kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ” jelasnya lagi.
Kemudian, menaikkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, sektor itu menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kemajuan daerah. Namun yang terjadi, ulasnya, peringkat PAD Pesisir Selatan justru turun menjadi posisi 12 di 2018, dari urutan 11 pada periode 2017 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
“Namun yang lebih penting adalah memacu aliran investasi masuk ke daerah ini. Karena dampak positifnya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (***)
