PESSEL, KABARDAERAH.COM — Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah mandiri ekonomi diharapkan mundur dari daftar penerima bantuan Pendamping PKH di Kecamatan Batangkapas, Irdam Nova, DT. Bandaro Hitam mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sosialisasi kepada para KPM agar dapat mengundurkan diri dengan kesadaran diri masing-masing.
“Saya sudah menyampaikan dan mensosialisasikan kepada KPM secara persuasif, apabila sudah mampu harap undur diri dari kepesertaan penerima bantuan PKH ” kata Irdam kepada wartawan Senin, 15/7 melalui komunikasi whatsaap.
Disampaikannya, di kecamatan Batangkapas dia baru saja selesai mencairkan dana bantuan PKH untuk tahap tiga sebanyak 805 peserta. “Penerima kategori Lansia = Balita Rp 2.400.000,- /tahun. Pencairan 4 tahap berarti Rp 600.000,- per pencairan”sebutnya.
Dalam setiap pertemuan, Irdam selalu menekankan bahwa peserta PKH agar merasa malu bila ekonominya sudah baik tetapi masih juga ingin menerima bantuan untuk orang miskin tersebut. “Peserta PKH pasti tahu dengan tingkat pendapatannya. Jadi, yang merasa pendapatan ekonominya baik, dirasa malu lagi menerima bantuan”sambungnya.
Lanjutnya, Pendamping PKH bisa saja mengeluarkan peserta yang sudah mampu dari daftar penerima bantuan. Tetapi harus melewati prosedur yang ada. “Tentunya sebelum mengeluarkan kami akan koordinasikan ke Dinas Sosial terlebih dahulu. Namun untuk mengganti daftar penerima baru kami tidak bisa. Itu merupakan kewenangan dari Kementrian Sosial”ujarnya.
Dalam waktu dekat sesuai instruksi, pihaknya bakal melabeli semua peserta PKH dengan cap rumah tangga sangat miskin. Dengan itu, pendamping juga mengetahui KPM yang berumah bagus dan berekonomi baik.
Diluar Sumbar, sebagian penerima bantuan dari program Kementerian Sosial tersebut sudah banyak yang undur diri. Hal ini disebabkan banyak warga yang malu ketika rumahnya di cap merah dengan merek rumah miskin. Idral (37) salah satu warga Pessel mengungkapkan penerima bantuan PKH saat ini sudah banyak yang tidak layak.
Menurutnya, pemberian bantuan dalam jenis apapun hendaknya berprioritas kepada masyarakat yang layak menerima. “Rumahnya bagus, ekonominya juga bagus, tapi masih menerima bantuan PKH juga, saya rasa ini tidak tepat sasaran. Sementara ada orang lain yang betul layak menerima tetapi malah tidak dapat bantuan. Dimana letak keadilannya”ujarnya.
Dia berharap kedepan, pihak terkait dapat memverifikasi ulang data-data penerima bantuan program Kemensos tersebut sesuai dengan kelayakan.
Bambang Putra Niko
