Ketua PWI Menilai Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Ada ‘Kejanggalan’

SIJUNJUNG,KABARDAERAH.COM- Adanya indikasi penolakan untuk bertemu dengan wartawan yang dilakukan PPTK mega proyek 26 Milyar untuk Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Sijunjung, Jumat (06/12) menimbulkan tandatanya besar di Masyarakat.

Melihat ini, Rusli Jawaher, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Sijunjung menilai adanya kejanggalan.

Ia mengatakan, kenapa pihak yang seharusnya memberikan informasi tentang proyek tersebut kepada masyarakat tidak mau ditemui dan memberikan keterangan, tentu ada yang ditutup-tutupi.

Apalagi dana yang bersumber dari DAK tersebut tidak sedikit, mencapai 26 Milyar, seharusnya PPTK, Job Rahmad Aswendi jangan terkesan seperti kabur-kaburan, jelasnya.

Padahal semua tertera jelas dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu UU No. 14 Tahun 2008, terangnya lagi.

Lebihlanjut Ia menjelaskan, dulu juga terjadi hal yang hampir serupa dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan yang menelan dana sangat besar yaitu 24.7 Milyar juga tak jelas seperti pengadaan micro bus atau rumah sakit berjalan malah diganti dengan mobil Kijang Inova.

Dan anehnya lagi mobil Kijang Inova tersebut malah sempat dibagikan ke dinas-dinas untuk sebagai kendaraan operaaional, setelah kasus itu heboh barulah mobil Kijang Inova dijadikan ambulans yang disebarkan ke beberapa Puskesmas, tukuknya.

Sedangkan Budi Syafarman, Kadis PUPR Sijunjung kepada media mengatakan, pihak PUPR tidak melakukan pengawasan, hanya terlibat dalam tim teknis saja dan tidak memberikan keputusan.

Terkait pembangunan mega proyek tersebut, Dinas PUPR hanya pemberi saran kepada PPTK, terang Budi Syafarman.

Begiti juga dengan Satria Ali, salah seorang Kabid di Dinas PUPR Sijunjung. Ia membenarkan apa yang dikatakan Budi Syafarman, pihak PUPR hanya sebagai tim teknis dalam Proyek Pembagunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Sijunjung.

Sedangkan untuk pengawasan dilapangan, itu dipercayakan kepada pihak (Konsultan Pengawas) yang telah ditunjuk, terangnya lagi.

Untuk itu, Chris, Ketua LSM JARAK mengatakan, Ia akan mengumpulkan data-data penting terkait hal tersebut.

Jika telah mencukupi dan ditemukan ada indikasi KKN, Ia tidak segan-segan akan melaporkan hal tersebut. (Rel/Gangga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *