Pemkab Tanah Datar Diminta Transparan Terkait Penggunaan Anggaran COVID-19

Fhoto : Sidak oleh Anggota DPRD Tanah Datat, Nurhamdi Zahari Dt Bapayuang Ameh ke beberapa puskesmas tentang ketersediaan APD di Tanah Datar. (Bdoy)

 

TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tanah Datar mengingatkan sekaligus meminta pemerintah daerah setempat, agar menyampaikan secara transparan terkait penggunaan anggaran pencegahan maupun penanganan pandemi virus corona atau COVID-19.

Nurhamdi Zahari Dt Bapayuang Ameh di Batusangkar, Rabu (29/04/2020) menyatakan jika DPRD Tanah Datar sudah menyepakati alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 7 Milyar pada struktur APBD tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.

“Namun realokasi anggaran yang sangat besar tersebut masih kita temukan keluhan tenaga medis di puskesmas tentang ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan petugas di tapal batas yang juga minim APD,” ucap Nurhamdi.

Katanya, pihaknya masih ingin mengetahui bagaimana pemkab mengalokasikan dana BTT tersebut, karena keadaan tanggap darurat ini harus segera di tanggapai.

“Jangan terlalu banyak birokrasi yang harus dilakukan, perencanaan realokasi anggaran itu juga harus bisa berbasis kinerja yang matang, adanya rincian dan target kinerja dari penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.

Seharusnya, kata ketua Partai Demokrat Tanah Datar ini, penyaluran sudah bisa langsung diberikan karena kebutuhan disaat masa tanggap darurat, kebijakan ini harus diperhatikan.

Ia mengakui, setelah beberapa hari turun ke beberapa puskesmas dan pos batas di Tanah Datar, ia masih menerima keluhan petugas medis puskesmas, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ODP.

“Mereka keluhkan ketersediaan APD, dan masih minim bantuan dari pemkab. Nah, BTT ini penyalurannya seperti apa? Ini yang harus menjadi kebijakan paling penting saat ini,” katanya.

Sementara itu Kadis Kesehatan Tanah Datat Yesrita mengungkapkan, jika anggaran BTT tidak diposkan untuk pengadaan APD di dinas yang ia pimpin. Karena untuk APD, diposkan melalui rumah sakit.

Ia mengakui, jika APD dari Dinas Kesehatan yang akan diberikan ke puskesmas nantinya berasal dari dana pergeseran termasuk dana BOP Puskesmas.

“Sebanyak Rp 1,3 Milyar kami targetkan untuk pengadaan APD, yang langsung bisa dibelanjakan dari dana pergeseran, dan saat ini kita sudah konsultasi dengan pihak kejaksaan dan APIP Tanah Datar,” tutur Yearita.

Sebelumnya, Setda Tanah Datar Irwandi Dt Mahurun Sati dikonfirmasi masalah besar kucuran dana BTT untuk penangulangan Covid-19 mengakui jika anggaran BTT disetujui sebesar Rp 6,4 Milyar dan sudah cair sebesar Rp 3,9 Milyar melalui Badan Penangukangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Datar.

“Mungkin untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke BPBD, realisasi apa yang sudah dilaksanakan. Untuk sisa NTT ini datanya ada sama PPK di BPBD,” pungkas Irwandi. (Bdoy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *