TANAH DATAR, KABARDAERAH,- 40.600 KK terdampak Covid-19 Kabupaten Tanah Datar setelah baru saja menerima bantuan sosial beras, juga akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah yang berasal dari 3 (tiga) sumber bantuan meliputi Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Dinas Sosial dan PPA Tanah Datar Yuhardi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gedung Nasional Suri Maharajo Dirajo Batusangkar, Rabu (13/05) menyampaikan,
Bantuan Sosial Tunai Kemensos, Pemprov Sumatra Barat dan Pemkab Tanah Datar masing-masing sebesar Rp.600.000 setiap bulan untuk 3 bulan ke depan.
“Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Sembako, tidak menerima bantuan ini,” ujar Yuhardi selesai rapat koordinasi pendistribusian bantuan BST dihadiri Sekda Irwandi, Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra serta Kepala Pos Padang Panjang Hamdani Suseno.
BST Kemensos dengan jumlah 14.643 KK, akan didistribusikan melalui PT. Pos Indonesia mulai hari Kamis (14/5/2020) sebanyak 13.957 KK, melalui BRI 574 KK dan BNI 112 KK, BST Provinsi Sumatera Barat untuk 8.585 KK juga akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia sementara BST Kabupaten Tanah Datar sebanyak 17.372 KK yang didistribusikan melalui Bank Nagari Cabang Batusangkar direncanakan dimulai minggu ini.
“BST Kemensos dan BST Kabupaten sebesar Rp. 600.000/KK/ bulan akan diserahkan setiap bulan untuk 3 (bulan) ke depan, sedang BST Provinsi Sumatera Barat setiap KK langsung menerima 2 bulan di awal dan sisanya bulan berikut melalui PT. Pos Indonesia. Penerima bantuan Kemensos tidak boleh lagi menerima bantuan dari Provinsi maupun Kabupaten, begitu sebaliknya, artinya tidak ada penerima bantuan ganda,” ujar Yuhardi.
Yuhardi juga menambahkan pendistribusian beras sebanyak 812 ton ke 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar telah terlaksana dengan baik, “Masyarakat juga telah menerima bantuan beras dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, saat ini sudah selesai pendistribusiannya,” ujar Yuhardi.
Sementara Kepala Pos Padang Panjang Hamdani menyebutkan penerima bantuan akan dihubungi oleh Pos Cabang Batusangkar melalui pemerintah nagari/jorong masing-masing, setiap nagari/jorong secara bergiliran menerima bantuan untuk menghindari penumpukan masyarakat sedangkan bantuan BST dari Pemerintah Daerah melalui Bank Nagari dan BLT Pemerintah Provinsi akan segera menyusul melalui PT. Pos Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra berharap,tidak ada permasalahan kepada masyarakat antara Kemensos yang mendistribusikan per bulan sedangkan BST Pemerintah Provinsi langsung mendistribusikan 2 bulan dan 1 di bulan berikutnya, tidak menjadi permasalahan di masyarakat terutama penerima bantuan, karena diatur oleh kebijakannya masing-masing dan pemerintah daerah sepakat mengikuti kebijakan pemerintah pusat yakni pemberian bantuan per bulan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk pendistribusian BST ini, pendistribusian akan segera dilaksanakan dan harus tepat sasaran, jika masih terdapat data penerima PKH, sembako, PNS dan perangkat nagari diminta segera dihilangkan dan kalaupun masih ada, agar tidak dibayarkan,” ujar Anton Yondra.
