PAINAN, KABARDAERAH,- Belakangan ini beredar di media sosial, seorang wali nagari di Pessel membuat sebuah pengumuman penundaan penyaluran BLT.
Dalam pengumuman itu, tertera beberapa alasan wali nagari tersebut melakukan penundaan. Diantaranya, Ada nama penerima PKH terlampir sebelumnya tidak menerima apapun, ada penerima sembako terlampir sebelumnya tidak pernah menerima apapun dan terputus, data provinsi yang terlampir sebelumnya ditemukan istrinya PNS, namun mereka berharap harus bisa menerimanya,dan masih banyak masyarakat yang tidak setuju/menerima, mereka tidak dapat dapat dana BLT tersebut, dengan alasan beredarnya video Wakil Gurbernur Sumbar mengatakan pembagian harus merata.
Walaupun dengan alasan khawatir akan menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, namun kebijakan yang dibuat oleh Wali Nagari Pancung Soal itu dinilai bertentangan dengan kebijakan Pemkab Pessel.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan, Wendi mengungkapkan tidak membenarkan kebijakan tersebut, lantaran kebijakan yang diambil wali nagari itu melawan kebijakan Pemkab Pessel.
“Karena tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kami sudah meminta pemerintah nagari bersangkutan untuk mencabut dan membatalkan pengumumannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kabardaerah.com, Rabu (20/05/2020).
Ia menjelaskan, sejauh ini untuk kebijakan pembagian Bansos dan BLT, pemerintah nagari hanya dibolehkan menunda Bansos dan BLT yang bermasalah. Selain itu, jika sudah diturunkan ke nagari, pemerintah nagari harus segera mempercepatnya.
“Jadi kalau benar ada yang bermasalah, yang bermasalah saja yang ditunda. Kalau yang tidak bermasalah, tidak boleh ditunda. Kalau membuat kebijakan sendiri tanpa ada arahan, bisa jadi melawan kebijakan pemerintah,” ucapnya.
“Jadi wali nagari, tidak boleh membuat kebijakan sendiri. Dan itu kejadian yang kemaren, wali nagari nya sudah kami tegur,” tutupnya.
Reporter: Efrizal
