PASBAR,KABARDAERAH – Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan KB serentak sejuta aseptor yang akan dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) beberapa waktu ke depan diharapkan berjalan sesuai dengan keinginan. Sehingga, apa yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah (Pemda) tercapai.
“Untuk itu, diminta kepada seluruh camat, seluruh kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Pasaman Barat agar serius mengikuti Rakor ini. Di dalam Rakor ini nanti akan di bahas langkah kerja merealisasikan program sejuta aseptor,”Jelas Sekda Pasbar Yudesri di dalam Rakor sejuta aseptor Kamis (18/6/2020) di ruangauditorium kantor Bupati Pasaman Barat.
Apalagi kata Yudesri, setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work From Home (WFH) yang dijalani selama ini ditakuti akan terjadi lonjakan kelahiran. Lonjakan kelahiran tersebut juga akan berimbas kepada pembangun manusia yang berkualitas atau SDM yang unggul nantinya.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua PKK Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua Dharma Wanita Ny. Emi Yudesri serta TNI/POLRI, Ketua IDI, Camat se-Kabupaten Pasbar,BPJS, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasbar,anggota Yarsi, dan stakeholder terkait lainnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dr. Anna Rahmadia mengatakan, program sejuta aseptor yang akan dilakukan tersebut untuk menekan ledakan kelahiran beberapa tahun mendatang.
Aseptor tersebut nantinya akan disalurkan di beberapa Fasilitas Kesehatan (Fakes), baik di Puskesmas, rumah sakit serta di praktek mandiri bidan,polindes maupun pustu di kejorongan.
“Tercatat lebih kurang sebanyak 63 Fakes yang akan menyalurkan aspetor ini nantinya. Sebelum itu kita lakukan dahulu Rakor ini untuk memantapkan rencana kita ke depan,”pungkas Anna Rahmadia
Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan jhon Hardi, mengatakan
Setalah PSBB berakhir dan kita masuk di tatanan kehidupan yang baru disebut new normal yang mana dalam pelayanan nanti tetap menurut prosedur protap COVID-19 yang mana waktu bidan memberikan pelayanan KB di di puskesmas, polindes atauoun lustu tetap menerapkan pakai masker, cuci tangan dan APD lainnya,” kata Jhon Hardi
Pihak BPJS Lindung juga menyampaikan, bahwa Klaim KB nanti melalui aplikasi piker jangan ada nantinya klaim-klaim lain seperti tindakan pemasangan dan pelesan dan di waktu yang sama juga di pasang yang baru haru bersamaan kami cuma bisa mengklaim pemasangan dan pelesapan alat KB tersebut kecuali setelah 1 bulan mendatang, setelah klaim KB tersebut di pisahkan jangan jangan sampai menumpuk melewati 6 dari baru diajukan, jadi kami tidak bisa membayarkannya,”Sebut Lindung
Setelah melalui persyarakat melelaui dan ferivikasi apakah layak oleh negara dan BPJS untuk di bayarkan maka jasa pelayanan baik KB suntik atau implant kami bayarkan secepatnya bukan karena keterlambatan,” Jelasnya
Ketua TP. PKK Sifrowati Yulianto mengatakan, untuk pelayanan kesehatan di RSUD dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan untuk tidak membedakan pelayanan baik itu jabatan, golongan apa itu masyarakat awam harus di tolong dan berikanlah pelayanan yang terbaik karena kita ini sama semua berhak mendapatkan pelayanan terbaik,” ucap Sifrowati
Lajutnya, baik itu melayani pasien yaitu harus berkomunikasi dengan baik siapa pun jangan pandang dia seorang pejabat atau orang kaya tetap layani dengan keramah tamahan baik itu pelayanan tim medis yang ada di RSUD dan Puskesmas,” Tutup Sifrowati mengakhiri acara
(SUWAHYU)
