Sumbar.KabarDaearah.com.Padang-Sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Kota Padang. Setiap KK terdata, diberikan sebesar Rp600 ribu untuk bantuan bulan April.
Cara penyaluran bantuan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang ini berbeda dari bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial tunai (BTS) dari Kementerian Sosial serta BLT Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) yang memanfaatkan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi mengakui sengaja tidak mengunakan jasa PT Pos Indonesia. Selain sebagai penghemat anggaran, langkah ini juga mengurangi beban PT Pos Indonesia karena kekurangan personel.
Menurut Afriadi, dalam pendistribusian dana bantuan mengunakan jasa PT Pos Indonesia, maka akan membayar Rp17 ribu untuk satu kepala keluarga. Makanya lebih bagus menggunakan jasa ketua RT yang telah ada.
Ia menegaskan meskipun mengunakan jasa para ketua RT, dalam penyaluran bantuan ke masyarakat akan tetap di awasi. Sehingga, penyaluran tepat saran sesuai nama dan alamat penerima.
“Tentu diawasi, kalau tidak hilang uang itu nanti. Nanti dibuat surat, diawasi oleh DPRD, PNS, camat dan lurah ke bawah yang menerima itu sesuai tidak by name by address,” tegasnya.
Afriadi mengungkapkan BLT dari Pemerintah Kota Padang telah sampai ke tahap penyetoran ke bank, kemudian ditransfer ke masing-masing rekening kelurahan. Selanjutnya, diserahkan ke RT baru diberikan kepada penerima.
“Hari ini selesai semua. Nanti diserahkan ke bank, (dari) bank yang transfer ke kelurahan,” tuturnya.
Seperti diketahui dana bantuan covid-19 itu diambil dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Padang sebesar Rp44 miliar lebih. Pemberian bantuan hanya berlaku untuk satu bulan, untuk bulan selanjutnya masih belum ditentukan karena Pemerintah Kota Padang minim anggaran.
“Kami cairkan Rp600 ribu ini untuk bulan April saja. Selanjutnya untuk bulan berikutnya kami tidak tahu, apakah masih ada uang Pemerintah Kota Padang,” katanya. (demikian dikutip dari Langgam.id)
Mahyeldi: Jika Belum Dapat Bantuan Lapor RT/RW
Wali Kota Padang, Mahyeldi meminta warga yang terdampak Covid-19 belum dapat bantuan sosial (bansos) untuk segera melapor ke RT/RW, Selasa (12/5/2020). “Jika benar ada warga yang belum menerima bantuan silahkan lapor ke RT/RW setempat. Nanti akan kita tinjau kembali,” kata Mahyeldi.
Sebelumnya, kata Mahyeldi, ia mendapat kabar ada beberapa warga Kota Padang yang layak menerima bantuan, namun tidak masuk dalam data penerima bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Saya telah perintahkan kepada seluruh Camat maupun Lurah untuk selalu berkoordinasi dengan RT/RW dalam melihat kondisi warganya. Jika ada memang ada masyarakat yang melapor dan mereka layak masuk dalam penerima bantuan, maka tolong catat nama dan alamatnya kembali,” ucap Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan ada beberapa alasan nama warga yang tidak tercatat dalam penerima bansos tersebut. Yaitu, karena tidak memiliki KTP Padang ataupun tidak ber-KTP sama sekali. Maka, ia kembali lagi menegaskan kepada jajarannya untuk menvalidasi data kembali.
“Jadi Inilah tugas RT/RW. Maka tolong validasi lagi data yang benar layak menerima bantuan. Nanti kalau memang mereka layak menerima bantuan akan kita berikan bantuan selanjutnya,” jelasnya.
Dana APBD Padang tak Cukup, Bantuan Dampak Covid-19 Tahap Kedua Batal
Dikutip dari berita Minang.com-Pemerintah Kota Padang, Sumbar menetapkan tak akan lagi mengeluarkan bantuan tahap kedua bagi warga yang terdampak Covid-19, khususnya dari dana APBD Padang. Itu artinya, harapan masyarakat bakal menerima bantuan Covid-19 tahap kedua pupus sudah.
“APBD kita tak cukup lagi. Jadi tak ada bantuan lagi untuk warga yang terdampak Covid-19,” sebut Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi dilansir dari posmetropadang.co.id, Sabtu (6/6/2020).
Sebelumnya, kata Afriadi, memang direncanakan akan membayarkan untuk dua bulan. Namun setelah dikaji-kaji Pemko, dananya sudah tak ada lagi.
Dalam waktu dekat memang akan ada penyaluran bantuan. Namun berupa beras sebanyak 10 kg. Tapi itu hanya untuk masyarakat yang belum dapat.
“Yang belum dapat kan banyak. Nanti kita kasih 10 kg beras. Kalau yang sudah terima duit Rp. 600 ribu, tak dapat lagi,” terang Afriadi.
Saat ini, pihaknya sebut Afriadi, pihaknya sedang menunggu data dari kelurahan terkait nama-nama yang belum dapat bantuan bagi yang terdampak Covid-19 sebelumnya.
“Mereka ini nantinya akan diberi beras sebanyak 10 kg,” pungkasnya
Ini Tanggapan DPRD Padang Soal Masyarakat Terdampak Covid-19 yang Tak Dapat BLT
sumber dikutip dari Covesia.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menerima aduan dari masyarakat yang mengaku belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani kepada wartawan usai melakukan audiensi dengan masyarakat, Senin (15/6/2020) siang.
Hal tersebut menanggapi kedatangan belasan masyarakat RT 3 RW 24 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ke Kantor DPRD Kota Padang.
“Dari keterangan masyarakat tersebut, mereka termasuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tapi tidak menerima bantuan,” jelasnya.
Kata Syafrial, pihaknya akan berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut
DPRD Kota Padang, tutur dia, telah merencanakan untuk rapat dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait untuk mempertanyakan persoalan dalam pembagian BLT.
“Insyaallah, besok jam sepuluh, kami akan mengundang tim gugus yang dalam hal ini Walikota Padang beserta OPD terkait tentang penggunaan dana Covid-19 ini, termasuk Dinas Sosial (Kota Padang),” terangnya saat audiensi.
Lanjut Syafrial, pihaknya telah menerima informasi dari Dinas Sosial Kota Padang bahwa BLT tahap kedua tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya dana.
Padahal, di Peraturan Walikota Padang (Perwako) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga setiap bulan.
Kemudian, di Ayat 2, disebutkan bahwa bantuan yang dimaksud pada Ayat 1 diberikan mulai April 2020 sampai berakhir masa tanggap darurat dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Masa tanggap darurat itu sendiri berakhir 12 Juni 2020 kemarin.
“Berarti ada 2,5 bulan dari Perwako ini dibuat oleh saudara Walikota Padang,” imbuhnya.
Kata Syafrial, pihaknya juga akan membahas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Koto Tangah pada saat rapat.
Sebelumnya diberitakan belasan masyarakat RT 3 RW 24 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mendatangi Kantor DPRD Kota Padang.
Informasi yang dihimpun, mereka datang ke DPRD Kota Padang sekitar 09.00 WIB. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang. Mereka melakukan audiensi sekitar 10.00 WIB.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kota Padang. Mereka mengadu karena tidak sekali pun mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
M Rasyid (47) selaku koordinator masyarakat tersebut mengatakan pendataan telah dilakukan oleh pihak RT hingga pihak kecamatan setempat. Namun, amat disayangkan, nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Pihak RT, kelurahan, hingga kecamatan telah melakukan pendataan. Ketua RT sangat luar biasa telah meminta Kartu KK (Kepala Keluarga) kami. Tapi, kami tidak terdaftar sebagai penerima BLT Kota Padang,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pemko Padang telah memberikan BLT tahap pertama sebesar Rp600 ribu mulai April lalu. Hingga kini belum ada kepastian kapan tahap selanjutnya akan dilakukan.
Kata Rasyid, masyarakat yang mendatangi Kantor DPRD Kota Padang hari ini bukanlah masyarakat yang menerima BLT tahap pertama tersebut. Mereka, kata dia, tidak pernah menerima BLT sekali pun.
Padahal, mereka adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami yang datang hari ini juga tidak pernah menerima bantuan lainnya dari pemerintah. Padahal, kami berprofesi sebagai nelayan, buruh, dan ibu rumah tangga,” katanya.
“Jadi pemimpin jangan asal ngomong “Jika Belum Dapat Bantuan Lapor RT/RW “, selidiki dulu, apakah uang sudah ada, jika tidak maka akan terjadi informasi yang blunder, jika Walikota yang mengucapkan, masayarakat akan percaya. sementara ketika dilakukan apa yang diperintah, masyarakat kecewa, ternyata dana covid periode dua batal dibagikan. sementara pada pembagian tahap awal saja banyak yang tidak mendapatkan”, pungkas Indrawan ketua LSM KOAD
“ucapan seorang walikota wajib di yakini, tapi bagaimana jika realisasinya tak didapat, ini masalah serius” kata Indrawan ketua LSM KOAD.
“Dana bantuan Covid harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu masayarakat, jangan dipergunakan untuk kepentingan lain. kami dari LSM KOAD mendengar Dana Covid dipakai untuk program perbaikan pasar kota Padang, kami dari LSM KOAD minta Mahyeldi terbuka, jika informasi ini benar, Keterlaluan !!”, tambah ketua LSM KOAD
Info ini didapat LSM OAD dari sumber yang layak dipercaya, Projo Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah Jokowi di Sumbar meminta LSM KOAD untuk melakukan invetigasi terkait sumber dana yang dipakai oleh Kadis perdagangan dalam melakukan kegiatan perbaikan pasar kota Padang tersebut, demikian dijelaskan oleh Ketua LSM KOAD.
Berita ini di poskan setelah dikonfirmasi kepada Kadis Perdagangan Andree Algamar melalui pesan WA jam 9.11 pagi ini. sampai saat ini belum dijawab.
setelah menunggu sampai jam 11.95 akhirnya Kadis perdagangan kota Padang mengabarkan bahwa sumber dana proyek rehab pasar kota padang tersebut adalah dari adan DID kota Padang.
sedangkan pertanyaan KabarDaerah terkait nilai pekerjaan yang dimaksud, di hanya dikatakan, ” Hubungi Mas Bro”kata Kadis perdagangan Andre Algamar melalui WA nya.
(sumber dari berbagai sumber yang tersbut diatas)
