Sumbar.KabarDaerah.com.Padang-Mulyadi-Ali Mukhni mengantongi tambahan partai PDIP. “Untuk Provinsi Sumbar rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni, merdeka,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani seperti yang disiarkan langsung akun YouTube PDIP, kemarin.
Usai dibacakan Puan, surat rekomendasi diserahkan oleh Wasekjen PDIP Utut Adianto. Mulyadi di atas panggung tampak menerima langsung surat rekomendasi tersebut didampingi oleh Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman. “Semoga sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, merdeka,” ujar Puan setelah surat rekomendasi diterima Mulyadi.
Pada webinar yang dimoderatori Peneliti Spektrum Politika Ilham Adelano Azre dan Andri Rusta yang digelar pada Kamis (25/6/2020) kemaren, Anggota DPR RI Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman seakan memberi sinyal keduanya akan berkolaborasi dalam pertarungan pilgub Sumbar dengan saling memuji satu sama lain.
Jika dilihat track record keduanya patut diacungi jempol, Mulyadi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu sudah banyak membawa program pembangunan bagi Sumbar, terkhusus dalam campur tangannya pada pembangunan Politeknik Pelayaran Sumbar.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Sumbar Alex Indra Lukman menyebut, partai PDIP mendukung Mulyadi sebagai calon gubernur karena prestasinya. Selain sebagai Ketua DPW Partai Demokrat, Mulyadi juga anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 peraih suara terbanyak. “Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ia memiliki kiprah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar,” ujarnya, kemarin.
Untuk calon wakil gubernur, Ali Mukhni adalah kader PAN yang juga bupati Padang Pariaman 2 periode. Ali Mukhni banyak memberi kemajuan saat memimpin daerah tersebut sebagaimana yang dapat disaksikan bersama bagaimana pesatnya pembangunan di Padangpariaman.
Bakal calon Gubernur Sumbar Mulyadi yang menerima dukungan PDIP menyebutkan, dia ingin terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Sumbar.
Menurutnya, dalam membangun Sumbar yang kaya potensi baik sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia harus bersama-sama.
“Prinsipnya, kita ingin banyak didukung karena kita ingin membangun Sumbar dengan semangat kebersamaan. Semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang memberi masukan. Tentu akan semakin baik, walaupun secara jumlah kursi kita sudah lebih dari cukup,” ujarnya.
Mahyeldi Ansharullah telah memimpin Kota Padang satu periode dan sekarang masuk periode kedua, pasangannya merupakan anak muda yang bisa mengambil hati milineal yang tidak dimiliki oleh paslon lain,” ujarnya.
Wali Kota Padang Mahyeldi pernah menyatakan komitmennya untuk menjabat selama lima tahun, jika terpilih sebagai pemimpin Kota Padang pada Pilkada 2018.
“Jika diamanahkan oleh warga kota Padang saya siap dan komit membangun Padang lima tahun ke depan bersama Hendri Septa,” kata dia di Padang, Jumat usai debat putaran terakhir.
Komitmen tersebut dikemukakannya menjawab pertanyaan banyak pihak apakah ia akan maju sebagai calon Gubernur Sumbar pada pilkada 2020.
Dia menyatakan, bahwa pertanyaan tokoh masyarakat dan pihak yang mengatakan pencalonannya hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi calon gubernur, adalah tidak benar, kata Mahyeldi saat itu
Karena itu ia memastikan akan menjalankan kepercayaan jika terpilih hingga selesai.
Sejalan dengan itu, DPD PKS Kota Padang, selaku partai pengusung pasangan Mahyeldi-Hendri Septa juga memastikan komitmen tersebut.
“Jika ditakdirkan Mahyeldi terpilih menjadi wali kota Padang untuk kedua kalinya kami pastikan akan menuntaskan jabatan hingga selesai,” kata Ketua DPD PKS Kota Padang.
Ia mengatakan komitmen ini sebagai bentuk penegasan guna menjawab rumor yang menyatakan jika terpilih lagi baru dua tahun menjabat Mahyeldi akan meninggalkan kursi wali kota untuk maju sebagai calon Gubernur Sumbar.
“Kami di PKS sudah sepakat untuk menugaskan Mahyeldi hingga 2023 di Padang jika dipercaya masyarakat,” ujarnya. (dikutip dari sumber Haluan,MinangkabauNews)
Ketua LSM KOAD mengulas sesuai dengan pengalamannya :
Dari statemen keduanya baik Mahyeldi maupun DPD PKS kota Padang, keduanya harus hati-hati melontarkan kata, jangan sampai kata yang keluar dari mulut kita, menjadi bumerang dalam mengambil keputusan kedepan.
” Kita akui Mahyeldi memang sedang naik daun, namanya sedang berkibar, namun Dia tidak sadar, dengan menerima dicalonkan oleh PKS, sebenarnya Mahyeldi sedang diuji.
Akankah Mahyeldi lolos dari ujian tersebut..? saya rasa Mahyeldi gagal memenuhi janjinya.
Di saat Mahyeldi menyatakan ikut menjadi cagub Sumbar dan mendaftar ke KPU, Mahyeldi sudah memenuhi syarat untuk menjadi seseorang yang pantas dikatakan tidak menjaga AMAMAH.
Seharusnya Mahyeldi mempertimbangkan hal itu, karena pemilih Sumbar akan berfikir ulang untuk memilih calon pembohong, dan berjanji tapi tidak mau menepati.
Bukan hanya itu saja, selama saya melakukan fungsi sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang diamanah oleh undang undang.
Kami sering menulis surat kepada Walikota Padang Mahyeldi, guna menyelesaikan masalah yang terjadi dipasar Banda Buek.
Terkesan, Mahyeldi sepertinya membiarkan masalah yang telah terjadi menjadi tambah besar.
Seakan Mahyeldi sebagai Walikota sengaja agar masalah ‘pasa nagari Banda Buek’ tidak selesai. akhirnya masalah ini akan membesar dan akan mengejar pertanggungjawaban Walikota sebelumnya Fauzi Bahar.
Sebagai seorang pemimpin Mahyeldi sedang memperlihatkan bahwa dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. dalam menyelesaikan masalah, bahkan tidak ada kata menyejukkan yang keluar dari mulutnya, kepada kami yang datang sebagai tamu, tentang bagaimana konsep penyelesaian masalah yang telah merugikan banyak orang.
Mahyeldi tidak memperlihatkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara menerima tamu, berdiskusi dengan suasana yang sejuk.
Sebagai tamu yang datang berkunjung, kami sering di acuhkan, coba kita bayangkan, masalah yang coba saya selesaikan sudah dari periode pertama Mahyeldi menjabat walikota Padang.
Pengalaman ini adalah sebuah contoh nyata, seperti yang saya maksud, seorang pemimpin haruslah memenuhi syarat, agar kedepannya kita akan tidak mengalami kejadian yang lebih sulit.
Pemimpin memang bisa mendelegasikan ke bawahanya, namun ketika masalah tersebut diserahkan kepada yang bukan ahlinya, justru menjadi tambah kacau.
Dengan demikian kami menilai bahwa seorang pemimpin juga harus mampu memilih kepada siapa dia akan mendelegasikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Berdasarkan pengalaman tersebut saya berpendapat bahwa Mahyedi tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi. kepada siapa akan didelegasikan pekerjaan tersebut.
Sayang seribu kali sayang, Mahyeldi ternyata bukan orang yang suka membalas surat, sehingga sembilan surat LSM KOAD, tak satupun yang dibalas.
Belum lagi surat KAN Luki, Tim Pengelola Pasar Banda Buek (TPPBB) yang dikirim ke Walikota, begitu juga surat dari kaum, semuanya diabaikan.
Jika masyarakat pemilih mengetahui siapa Mahyeldi sebenarnya, bagaimana kemampuannya dalam memimpin, saya yakin pemilih akan berfikir ulang.
Mahyeldi bukanlah orang yang layak menjadi pemimpin, apalagi pemimpin Sumbar yang daerahnya luas.
Akhirnya saya sebagai ketua LSM KOAD berpendapat, bahwa untuk menjadi pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat, Masyarakat jangan mengabaikan syarat tersebut, sebutan bagi seorang pemimpin tidaklah terlalu penting jika tidak sanggup melakukan tugasnya dengan baik.
Seorang pemimpin apalagi di Ranah Minang, seorang pemimpin harus mengerti dengan adat, “tau alua jo patuik, kok kusuik kamanyalasai, kok karuah mampajaniah”, kebijakan pemimpin dibutuhkan dalam memutuskan sesuatu permasalahan secara cepat, tegas dan tepat.
Syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
BENAR : (Tau jo Nan Bana, Tau alua jo Patuik) adalah sifat yang wajib dimiliki pemimpin, seorang pemimpin harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. setelah itu dia harus berdiri diposisi benar. ini yang paling penting. jika seorang pemimpin tidak berdiri di kebenaran maka masayarakat yang dipimpinya akan kacau, keadilan tidak akan didapat, dia hanya akan berfikir fragmatis/sesaat.
AMAMAH : menjaga amanah yang ditipkan padanya walaupun itu sangat sulit, kita ambil contoh sebuah janji harus ditepati dan amanah harus dijaga. Ternyata Mahyeldi bukanlah orang yang memenuhi syarat tersebut. buktinya hanya dengan sebuah kata bahwa ‘dia ditugaskan partai‘, janji tinggallah janji, amanah masyarakat pada dirinya untuk jadi Walikota selama lima tahun dipungkiri.
PINTAR : kepintaran seseorang dapat diukur ketika dia bicara tentang suatu masalah, orang yang pintar akan cepat mengerti dengan apa yang sedang dibicarakannya, sehingga otaknya akan bekerja cepat, apa dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dia akan ambil langkah yang dia yakini, sehingga masalah tersebut akan selesai dengan baik.
Pengalaman saya sebagai ketua LSM KOAD pernah berdiskusi dengan Mahyeldi terkait masalah pasar Banda Buek, disaat itu saya membawa banyak kartu penunjukan petak meja yang diduga rekayasa, disaat itu, saya tidak melihat syarat untuk menjadi pemimpin tersebut ada pada Mahyeldi.
Ketika tugas tersebut diserahkan kebawahannya bukannya selesai, malah masalah yang dihadapi bertambah rumit bahkan Kadis Perdagangan yang merupakan bawahan walikota, diperkirakan akan masuk nominasi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, demikian pengalaman ini saya paparkan agar masyarakat jangan sampai tertipu dua kali. sebutan bukanlah jaminan.
TABLIG : Tablig adalah sifat yang harus dipenuhi oleh pemimpin, seorang pemimpin harus suka menyampaikan kebenaran.
Pengalaman saya bersama seorang teman, saat datang bertamu kerumah dinas Walikota Padang, saat itu, kami tidak disambut dengan baik, bahkan Mahyeldi terlihat tidak senang dengan kedatangan kami. sehingga tak satupun kata bijak, nasehat atau pelajaran agama yang disampaikannya pada kami.
Mahyeldi hanya mengatakan, ” Kamu yang akan memenjarakan saya? “, demikian ucap bapak Mahyedi dalam pertemuan singkat tersebut.
Sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikuasakan oleh KAN Lubuk Kilangan untuk urusan pasar Banda Buek. saya adalah wakil dari pemilik tanah, yang selama ini telah memberikan keuntungan, terutama oknum-oknum yang berada di Pemko Padang.
Saya tidak meminta apapun kepada bapak Mahyeldi, saya hanya bertanya tentang hak KAN Lubuk kilangan yang tidak dibayar oleh Pemko Padang selama 13 tahun.
Saat itu saya diberi waktu hanya 5 menit, itupun kelihatan dari raut muka bapak walikota Mahyeldi, sepertinya alergi dengan kedatangan saya.
Pengalaman itu sangat membekas dihati saya, saya sangat kecewa. Seorang walikota yang dipilih oleh rakyatnya, seharusnya beliau menerima siapapun tamu yang datang, apalagi kedatangan saya untuk membantu penyelesaian masalah yang dibuat oleh Pemko Padang, dimana Mahyeldi termasuk orang yang menyebabkan masalah di pasar Banda Buek terjadi.
Yang membuat saya tidak habis fikir, mungkin Mahyeldi menyangka bahwa dia sudah sangat hebat, harus dihormati, sehingga tidak perlu berlaku sopan kepada masyarakat. bahkan dulu, pada periode pertama saya adalah pemilih Mahyeldi.
bapak Mahyeldi mungkin lupa bahwa tanah pasar nagari Banda Buek bukanlah aset Pemko Padang.
Mahyeldi lupa bahwa kami datang, adalah sebagai wakil pemilik tanah, kami datang sebagai kuasa KAN Lubuk kilangan, kami datang sebagai wakil/kuasa pengelola pasar Nagari Banda buek, saya datang bukan sebagai atas nama pribadi. Mahyeldi tidak tau entah tidak mengerti bahwa kami datang dalam rangka mencari solusi.
Pengalaman ini sangat berbekas bagi saya, ternyata Mahyeldi tidak seperti yang di agung-agungkan selama ini.
Sepertinya Mahyeldi tidak senang terhadap kedatangan kami, jelas terlihat dari raut mukanya, Dia sepertinya dendam, saya yang merasakannya.
Namun, walau demikian, Mulyadi tetap sulit untuk mengalahkan Mahyeldi “, demikian dikatakan Indrawan ketua LSM KOAD kepada redaksi kabar daerah.com.
