DPRD Kota Sawahlunto Menyoroti Kinerja Pemko Yang Belum Maksimal.

Sawahlunto-Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, pada Kamis (29/4) tentang penyampaian rekomendasi LKPJ TA 2020 berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto. Sidang Paripurna ini, dalam rangka penyampaian keputusan DPRD untuk rekomendasi kepada Kepala Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto Tahun Anggaran 2020.

Dalam sidang paripurna ini, DPRD Kota Sawahlunto sangat menyoroti tentang kinerja pemko yang terkesan belum maksimal. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Eka Wahyu SE.

Secara umum DPRD melihat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 sudah berjalan dengan baik. Namun melihat dari pelaksanaan berbagai program kerja tahun 2020, masih diperlukan berbagai pembenahan dalam berbagai aspek maupun bidang, agar dapat berjalan dengan hasil lebih maksimal.

“Kepada Saudara Walikota, rekomendasi DPRD yang disampaikan ini dapat disikapi dan ditindaklanjuti guna dilakukan perbaikan pada penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sawahlunto ke depannya,” urai Eka Wahyu.

Sementara itu Jaswandi, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto memberikan berbagai catatan strategis untuk bahan masukan serta saran terhadap kinerja Pemko Sawahlunto. Dan hal ini sesuai dengan salah satu fungsinya, sebagai pengawasan.

“Catatan ini diberikan dengan membandingkan dan menganalisa capaian kinerja APBD tahun 2020 dengan KUA-PPAS 2020, RPJMD 2018-2023 dan RKPD tahun 2020 yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga catatan yang diberikan ini, sudah sesuai dengan kondisi yang ada agar ke depannya, adanya perbaikan oleh pihak pemerintah kota,” ujar Jaswandi memaparkan.

DPRD Kota Sawahlunto menyimpulkan bahwa, dengan berpedoman kepada data umum daerah Sawahlunto sangat terkesan bahwa kemandirian Kota Sawahlunto, masih terlihat sangat rendah. Kontribusi dana PAD terhadap pendapatan daerah hanya 10,31 persen, sementara untuk kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah mencapai 77,22 persen dan sisanya 12,45 persen berasal dari kontribusi lainnya.

“Kami merekomendasikan agar Pemko Sawahlunto untuk dapat berupaya lebih keras guna untuk menghidupkan sektor riil dalam perekonomian guna memperoleh PAD dibandingkan bila hanya mengandalkan pendapatan melalui bunga bank, dari dana yang disimpan,” ungkap Jaswandi pada sidang paripurna tersebut.

“Kita menyadari bahwa pada tahun anggaran 2020 sebagai bagian dari kebijakan recofusing anggaran namun berbagai program seperti pemeliharaan lampu jalan serta evaluasi terhadap jaringan internet harus segera dilakukan. Sama halnya dengan bidang perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), pariwisata, pertanian, perencanaan keuangan harus segera dibenahi agar dapat mencapai hasil maksimal,” ujar H Afdal, Ketua Komisi II DPRD Kota Sawahlunto seusai paripurna.

Sementara itu, Walikota Sawahlunto Deri Asta SH menyampaikan ungkapan terimakasih atas berbagai catatan dan masukan yang sangat strategis dari DPRD Kota Sawahlunto sebagai mitra pemerintah. Pemko Sawahlunto, melalui OPD terkait akan segera menindak-lanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh pihak DPRD unuk dijadikan bahan koreksi guna untuk kemajuan pembangunan Kota Sawahlunto.

Lebih lanjut Deri Asta menyampaikan bahwa, “berbagai kritik dan saran yang telah mengiringi rekomendasi dari DPRD, akan menjadi catatan dan perhatian kita dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah Kota Sawahlunto ke depannya. Pemko akan berupaya keras untuk lebih mendorong berbagai program pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi dan yang lainnya agar dapat mencapai hasil lebih maksimal,” pungkas Walikota Deri Asta SH. (Fdm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *