Bukittinggi, Kabar daerah – Badan Pusat Statistik tahun 2021, merilis, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin
terdata sebanyak 6.980 jiwa (5,14) persen dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal.
Kondisi yang tidak menggembirakan itu juga terjadi pada perekonomian masyarakat. Sektor perdagangan sebagai lapangan usaha terbanyak yang digeluti masyarakat Bukittinggi, juga mengalami pertumbuhan negatif.
“Oleh karena itu, pada tahun ini kita telah menetapkan program-program untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19,”kata Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023, di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Kamis (27/1/22).
Kegiatan yang diikuti segenap pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dari unsur tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan lain sebagainya itu, Martias Wanto, menilai, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemic Covid-19 masih menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemko tahun 2023 nanti.
Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), guna menghimpun masukan dan saran para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023, yang nantinya akan disempurnakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 yang dijadwalkan Maret 2022 nanti.
“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah baiyo batido antara kita (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kota Bukittinggi di tahun 2023 nanti guna mewujudkan visi misi Kota Bukittinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021—2026,”ujar Martias Wanto.
Menurut Martias Wanto, perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi, saat ini dalam kondisi yang tidak menggembirakan.
“Oleh karena itu, pada tahun ini kita telah menetapkan program-program untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19,” ujar Martias Wanto.
Beberapa kegiatan prioritas Pemko tahun 2022, kata Sekda, antara lain meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan bantuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan bantuan tambahan penghasilan bagi guru honorer di SMA dan SMK, revitalisasi kawasan-kawasan pusat perkonomian masyarakat, serta fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM.
Martias Wanto juga mengungkapkan, kondisi keuangan daerah pada tahun 2023 diperkirakan belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait dana transfer dari pusat ke daerah.
Untuk menyikapi hal itu, kegiatan Pemko pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan secara efisien, mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap keluaran (output) kegiatan, serta memanfaatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Sekaitan itu, Prof. Elfindri (Direktur SDG’s Center Univ. Andalas), yang tampil sebagai narasumber, menyebutkan, berdasarkan penelitian yang dilaksanakannya, memahami pola konsumsi masyarakat, terutama sejak kondisi pandemi Covid 19, perlu dijadikan tolok ukur, karena setengah dari pendapatan masyarakat adalah untuk kebutuhan konsumsi.
Menurut Elfindri, potensi pada sektor pariwisata dan perdagangan masih tetap terbuka luas untuk dimaksimalkan.
Namun, dua sektor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, harus ditunjang dengan sarana prasana dari sektor lain, seperti aksesibilitas transportasi, perbankan dan lainnya. (rul)
