DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota TA 2021 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Senin (18/4/2022).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh wakil Ketua Ilham Maulana SH.dengan didampingi Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Walikota Padang Hendri Septa, anggota DPRD Kota Padang,dan jajaran sekretariat DPRD Kota Padang, kepala OPD di lingkup Pemko Padang, unsur Forkopimda Kota Padang dan para tamu undangan lainnya.
Wali Kota Padang Hendri Septa memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang yang memberikan tanggapan atau pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2021.
Seperti diketahui, penyampaian LKPJ tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.
“Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota panitia khusus (pansus) LKPJ Wali Kota Padang tahun 2021 yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ ini,” sebut Wako kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang membahas hal terkait di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang, Senin (18/4/2022).
“Kita berharap semoga dengan itu dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kita di masa yang akan datang. Sehingga hal-hal yang telah dibahas dan dievaluasi tersebut hendaknya dapat memberikan manfaat bagi Pemko dan masyarakat Kota Padang,” ungkapnya menambahkan.
Lebih lanjut Hendri Septa menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko Padang kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
LKPJ katanya, diharapkan juga menjadi bahan evaluasi kinerja Pemko oleh DPRD dan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dengab laporan tersebut dapat ditentukan arah kebijakan Pemko untuk tahun anggaran berikutnya.
“Maka itu kegiatan pembahasan LKPJ Wali Kota Padang tahun 2021 ini dilakukan agar DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada kita untuk kemajuan dalam melaksanakan kegiatan ke depannya. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik sehingga pelaksanaaan pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Rekomendasi yang diterima akan kita teruskan untuk ditindaklanjuti seluruh OPD. Semoga kita mampu mewujudkan harapan-harapan dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang kita banggakan tersebut,” tukas Wako.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengatakan, terkait kegiatan pembahasan LKPJ Wali Kota Padang tahun 2021 DPRD telah melakukan pembahasan internal hingga bersama OPD terkait yang didahului penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna pada 21 Maret 2022 lalu.
Pandangan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Muzni Zein menyorot pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menampakkan hasil kinerja yang semestinya. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp. 808.184.679.649,00 terealisir sebesar Rp.538.932.820.166,30 atau 66,68 %.
DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Tahun 2021Ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan pada kelompok PAD dapat kita lihat pada masing masing jenis penerimaannya terutama pada jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyorot soal pajak daerah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah sunguh sangat, mengecewakan sekali.
Begitupun LKPJ tahun 2021, kinerja pencapaiannya hanya 58,74 % dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, mengingat tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah maka sudah semestinya menjadi perhatian serius dari Walikota agar kedepan pencapaian realisasi pajak daerah setidaknya dapat mencapai 100 %.
Sedangkan terkait penerimaan retribusi daerah, Muzni Zen mengatakan, sesuai hasil pembahasan di hampir masing masing pansus, Pencapaiannya Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang baru sebesar 66,67 % dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2021.
Masih ada 7 OPD dari 15 OPD Pengelola Retribusi realisasinya dibawah 50 % bahkan ironisnya masih ada yang dibawah 10 %.
Beberapa objek retribusi yang sering dibahas namun sepertinya hingga saat ini belum ditanggapi secara serius oleh Walikota seperti Retribusi Pengelolaan Parkir, dan Retribusi Pelayanan Objek Wisata dan pemakaian kekayaan daerah.
Khusus pada pengelolaan Retribusi pelayanan objek wisata pemakaian Kios diKawasan Danau Cimpago kami minta secara serius agar dilakukan peninjauan ulang perjanjian atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap pemanfaatan kios kios sepanjang danau cimpago tersebut sehingga tidak dipindahtangankan kepemilikan sewanya ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari dinas pariwisata .dv)
