Padang Pariaman _ Dua Fraksi di DPRD Padang Pariaman yaitu Demokrat dan Golkar pertanyakan kinerja Direktur PDAM Padang Pariaman dalam mengelola perusahaan air bersih plat merah itu yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS APBD 2023 pada, Senin (08/8/2022) di Gedung DPRD Pariaman.
Juru bicara Fraksi Golkar Dasmar menyampaikan bahwa, PDAM yang diharapkan bisa berkontibusi besar menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan sumber daya air yang berlimpah ternyata hanya hisapan jempol belaka.
“Ternyata apa yang disampaikan dalam pembahasan oleh PDAM, “ibarat jauh panggang dari api”. Sebagaimana audit BPK tahun 2021 bahwa PDAM baru dapat berkontribusi untuk daerah hanya 20%. Sementara sesuai dengan ketentuan Permendagri untuk dapat berkontribuusi terhadap PAD PDAM harus dapat melayani 80% lebih sambungan baru setiap tahun,” tutur Dasmar.
Berdasarkan kondisi tersebut lanjutnya, dapat diketahui bahwa PDAM Padang Pariaman masih dalam kondisi kurang sehat. “Oleh karena itu kita berharap pada Bupati untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Direktur dan pejabat yang ada di PDAM tersebut,”ungkap Dasmar.
Senada dengan itu juru bicara fraksi Demokrat Surisman sukur meminta Bupati untuk melakukan pengawasan lebih terhadap PDAM Padang Pariaman.
“Yang mana kami melihat administrasi PDAM tidak jelas dan tidak terperinci. Harus ada tim audit keuangan terhadap PDAM tersebut,” pungkas Surisman. (*)
