Pariaman _ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama Ormas, OKP, tokoh masyarakat dan insan pers, Rabu (3/8/2022) di RM Sambah Lado Pariaman Selatan.
Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif itu dilakukan seiring dimulainya tahapan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris Bawaslu Pariaman Riki Valentino menyatakan dengan adanya kegiatan tersebut semua peserta diminta menyosialisasikan kepada masyarakat luas tentang Pemilu, serta mengawasi jalannya Pemilu.
“Ini merupakan langkah awal Bawaslu dalam menyongsong tahapan Pemilu/pemilihan tahun 2024. Karena mengingat saat ini tahapan telah berjalan, di mana ada tahapan persiapan hingga pada tahapan pelaksanaannya. Jadi sosialisasi ini adalah sosisalisasi kepemiluan, yang mana dapat memberitahukan ke seluruh stakeholder bahwa Pemilu siap digelar 14 Februari 2024, maka dari itu kami perlu kerja sama dengan semua stakeholder dalam memaksimalkan pengawasan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pariaman Riswan, mengatakan bahwa pihaknya menyosialisasikan peran penting Ormas, OKP dan tokoh masyarakat termasuk insan pers dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 mendatang.
Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menguatkan peran masyarakat dalam aspek pengawasan, sehingga Pemilu 2024 mendatang benar-benar akan menghasilkan pemimpin yang lahir dari keinginan masyarakat.
Selain itu, Riswan juga menjelaskan bahwa bawaslu ingin membangun kesamaan fikiran dengan Ormas, OKP dan tokoh masyarakat termasuk insan pers.
“Kegiatan sosialisasi ini bermaksud untuk sering pendapat dan pengetahuan terkait kepemiluan. Sebab, kita ingin kualitas pemilu serentak 2024 nanti jauh lebih baik dari proses pemilihan sebelum-sebelumnya. Jika perlu zero pelanggaran,” katanya.
Demokrasi harus berkembang sebagai peradaban masa kini, sambung Riswan, karena itu, seluruh rangkaian kegiatan kepemiluan harus dijalankan sesuai prosedur, efektif dan maksimal. Karena untuk menyukseskan Pemilu serentak di 2024 mendatang dibutuhkan kesiapan yang mapan, baik itu di internal pengawas pemilu maupun pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak agar memonitor semua tahapan pemilihan. Ingat, Pemilu merupakan tanggung jawab bersama, karena hasil dari pemilu akan dinikmati semua orang. Karena itu proses ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak,” ungkapnya.
Sementara Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Ulil Amri menjelaskan potensi pelanggaran yang masih cenderung akan terjadi di Pemilu serentak 2024 mendatang. Seperti pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan politik uang masih berpeluang terjadi. Itu sebabnya perangkat pengawas pemilu harus dikuatkan dari sekarang.
“Berkaca dari pengalaman sebelumnya pengawasan partisipatif menjadi penting,” pintanya. (*)
