Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar, memberikan secara formal Nota Pengantar Wali Kota Padang terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada DPRD Kota Padang.
Hal itu disampaikannya sewaktu mewakili Wali Kota Padang di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang bersama agenda berkenaan di Gedung Bundar Sawahan, Jumat (5/8/2022).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani itu, diikuti para Wakil Ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan semua anggota DPRD Kota Padang. Selain itu terhitung diikuti unsur forkopimda, stakeholder berkenaan dan juga kepala OPD dan Camat se-Kota Padang baik secara segera maupun virtual.
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 tentang penjadwalan kegiatan kedewanan pada masa Sidang II Tahun 2022. Salah satunya menjadwalkan Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan Agenda Penyampaian KUPA PPA Tahun Anggaran 2022 oleh Wali Kota Padang.
Mewakili Wali Kota Padang Andree Algamar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang menyampaikan secara resmi Nota Pengantar Wali Kota Padang terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada DPRD Kota Padang.
Sekdako Andree Algamar mengatakan, penyusunan Perubahan KUA-PPAS ini merupakan suatu hal yang penting, sebagai rangkaian proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Padang TA 2022.
Hal itu disampaikannya Sekdako Andree Algamar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda terkait di Gedung Bundar Sawahan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota PAdang, Jl. Sawahan No. 50 Padang, Jumat (5/8/2022).
“Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022 ini, harus memiliki keselerasan dengan prioritas pembangunan perencanaan nasional. Begitu pula terhadap prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Kota Padang tahun 2022,” jelas Sekda.
Andree Algamar menambahkan, untuk Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA 2022 terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk pendapatan daerah dan kebijakan umum yang diterapkan adalah dengan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penerimaan tahun lalu dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2022.
“Selain itu juga mempedomani potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah,” ulasnya.
Andree juga mempaparkan, untuk penyesuaian pendapatan daerah pada Perubahan PPAS tahun 2022 tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dimana target semula sebesar Rp989,9 milyar disesuaikan menjadi Rp719,72 milyar berkurang sebanyak Rp270,18 milyar atau -27,29 persen.
“Selain itu untuk pendapatan transfer juga disesuaikan, yang semula lebih dari Rp1,528 trilyun disesuaikan menjadi Rp1,618 trilyun. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan darah yang sah masih tetap sama dengan target semula sebesar Rp24,749 milyar,” sebutnya.
Terakhir, atas nama Pemerintah Kota Padang, Andree Sekdako Padang berharap agar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA 2022 tersebut dapat dibahas dan diproses Pemko bersama DPRD Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kita menyadari apa yang disampaikan ini masih belum sempurna dan masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perlu dibahas lagi secara bersama-sama untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya,” tutup Sekda mengakhiri. (adv)
