JAKARTA, KABARDAERAH.Com – Meski belum memasuki musim hujan, namun BMKG merilis sejumlah prediksi daerah yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrem, terutama memasuki masa akhir tahun 2022. Hal ini mengingat sejumlah daerah sudah mulai diguyur hujan lebat, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana, seperti Longsor dan banjir.
Mengingat hal tersebut, tingginya angka terjadinya bencana di Sumatera barat, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengingatkan Kepala Daerah di Sumbar, terkait pemetaan dan antisipasi bencana yang terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar di masyarakat tentunya.
“ Prediksi sudah disampaikan oleh pihak BMKG. Jadi kami mengingatkan agar gubernur ataupun bupati dan walikota di Sumatera Barat, agar segera melakukan pemetaan wilayah, sehingga dapat menekan dampak terburuk yang terjadi, jika memang terjadi bencana,” ujar Lisda, Sabtu (17/9).
Menurut Lisda salah satu yang paling mungkin terjadi dikala terkena cuaca ekstrem yakni banjir dan longsor, karena kondisi geografis yang dimiliki oleh Sumatera Barat, terutama pada jalur lintas yang dilalui pada umumnya oleh pengendara lintas ataupun masyarakat setempat.
Anggota DPR Fraksi Nasdem tersebut, menyentil dua peristiwa yang terjadi di Sumbar beberapa minggu terakhir seperti Jalur lintas Sitinjau lauik dan jalur menuju kawasan mandeh, yang dinilai terlambat dalam penanganannya.
“ Jangan sampai perisitiwa di Sitinjau lauik dan Mandeh terulang, karena masyarakat yang akan merasakan akibatnya. Terutama para supir angkutan barang sehingga harus mengeluarkan biaya extra diperjalanan, juga mengakibatkan kenaikan harga barang.”
“Di kawasan mandeh juga demikian. Bahkan ribuan warga di Sungai Pinang dan Nagari mandeh, terisolasi sampai berhari-hari, karena tidak bisanya akses masuk bagi kendaraan. Ini harus menjadi perhatian kedepannya, dan jangan sampai terulang, kasihan masyarakat kita,” tegasnya.
Politisi asal Sumatera Barat ini menyebut, kondisi teritorial dari masing-masing wilayah tentu sudah dikuasai oleh masing-masing pemerintah daerah. Artinya, potensi terjadinya hal-hal yang terparah seharusnya sudah dipersiapkan jauh hari, sehingga lebih cepat dan tanggap jika prediksi bencana terjadi dan lebih meningkatkan kewaspadaan.
“Bencana yang terjadi merupakan peringatan bagi kita semua, namun pemerintah daerah tentunya lebih menguasai kondisi di lapangan. Oleh karena itu Pemda jangan sampai lalai dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jangan sampai ketika dampak cuaca ekstrem terjadi. pemerintah daerah, khususnya aparat terkait berkelit karena ketidaksiapannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Lisda berpesan, agar dampak dari bencana jangan menambah beban masyarakat yang saat ini sudah dibebani dengan kenaikan harga BBM. Sudah menjadi kewajiban bagi Negara dan seluruh stake holder agar dapat mengantisipasi hal tersebut.
“Kita semua tentu tidak ingin peristiwa dan bencana terus-terusan terjadi. Namun, kita juga tidak boleh pasrah sehingga mengabaikan berbagai peringatan. Jangan sampai bencana ini menambah beban masyarakat yang saat ini sudah dilanda kerundungan akibat kenaikan harga BBM semoga hal ini menjadi perhatian dan lebih meningkatkan kewaspadaa. ,” pungkasnya. (Efrizal)
