Ditulis Oleh : Labai Korok
Dalam kerusuhan selepas pertandingan Arema FC vs Persebaya kemarin sebanyak 129 orang meninggal dunia, sementara ratusan orang lainnya mengalami luka-luka terjadi di Malang, Jawa Timur.
Netizen dimedsos mengambarkan ini adalah arena pembantaian bagi rakyat, anak kecil dan perempuan yang ikut menyaksikan pertandingan bola tersebut tanpa berdosa.
Aparat keamanna melepaskan gas air mata ke tribun penonton, kondisi kacau, semua terpaksa menyelamatkan diri. Karena pintu keluar terkunci, akhirnya korban terinjak-injak dan ada juga yang meninggal karena kekurangan oksigen, serta lainnya.
Pertanyaannya dengan kasus seperti diatas ada pihak-pihak yang bertangung jawab, lalu mengundurkan diri secara sepontan dari jabatannya. Baik petinggi aparat, pimpinan negara, daerah, organisasi PSSI sebagai penyelenggara atau pihak lain. Jawabanya tidak ada.
Begitu juga dengan terjadinya kasus seorang Rektor ternama didaerah negeri ini, sudah tertangkap tangan melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Mahasiswa baru dipalakinya dengan pungutan liar dan tidak merasa bersalah.
KPK RI menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila)., Karomani bersama sejumlah pejabat kampus tersebut sebagai tersangka dalam kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022.
Rektor Unila diduga mematok “harga” Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) – Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Rektor mengantongi total dana suap hingga Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk keperluan pribadi dan kelompoknya.
Pertanyaan yang sama, apakah Rektor sebagai guru anak-anak itu mengundurkan diri dari jabatanya, karena merasa bersalah dan mengatakan, “Saya mundur karena malu”. Penulis belum dengar sampai sekarang sikap sosok intelektual tersebut.
Belum kasus teranyir, seorang Hakim Agung, saudara Sudrajad Dimyati ditahan terkait perkara pailit. Ia ditangkap setelah KPK RI menangkap basah staf MA menerima suap dari pengacara. Dessy disebut KPK RI sebagai representasi dari Sudrajad Dimyati. Beliau santai saja seperti tidak ada musibah.
Banyak kasus-kasus dinegeri ini yang secara moral, etika harus mundur dan harus mengatakan bertangung jawab lalu meletakan jabatan. Namun yang terjadi di Nusantara ini, mereka yang telah terang-terang secara publik bersalah dan menyebabkan ratusan orang mati dan korban luka-luka, tidak ada sikap kesatria mundur itu muncul. Seharusnya pejabat aparat keamanan bisa melakukan itu.
Kondisi dilapangan yang ada hanya ditumbalkan jabatan atau pangkat yang lebih rendah, pejabat yang seharusnya mundur atau bertangung jawab tidak melakukan. Petinggi memecat bawahan, pejabatnya tidak melihatkan sikap bersalah sedikit pun.
Terkadang pejabatnya suka ngeles dan menyalahkan si korban meninggal Polisi seperti kasus pembunuhan dilakukan oleh Jendreal Sambo, sikapnya menyalahkan Brigadi J melecehkan / memperkosa istrinya.
Sikap malu dan bertangung jawab terhadap kasus harus dilahirkan dan dibudayakan dinegeri ini jika NKRI ini tetap utuh. Belajar kenegeri tetangga seperti Jepang, Korea dan negara lainnya, kasus sedikit saja karena berefek kepublik lalu mundur dan menyatakan diri siap bertanggung jawab.
Satu contoh mentri dengan kasus yaitu lalu lintas Taipei kacau lantaran lampu lalu lintas tak berfungsi. Channel News Asia memberitakan kota ini bak mati selama lima jam akibat pemadaman listrik massal di 15 wilayah Taiwan termasuk Taipei, Taichung dan Tainan.
Pemadaman ini mempengaruhi sekitar 6,68 juta rumah tangga hingga kawasan perkantoran. Banyak karyawan yang terjebak di dalam lift, termasuk lift gedung pencakar langit Taipei 101. Mereka yang sedang makan di berbagai restoran pun harus makan dalam kegelapan.
Karena sungguh fatal, pemadaman listrik massal ini berbuntut mundurnya Menteri Ekonomi Taiwan Lee Chih-kung yang merasa bertanggung jawab. Ia mengajukan pengunduran diri pada hari berikut setelah kejadian. Aksi menteri ekonomi Taiwan itu diikuti pemimpin perusahaan pemasok gas Taiwan CPC Corp, Chen Chin-te yang juga mundur dari posisinya.
Kasus mundur ini ada juga dilakukan oleh salah seorang pejabat daerah, anggota legislatif muda, Ketua DPRD, beliau gagal menyampaikan poin-poin Pancasila didepan publik, lalu yang bersangkutan mundur jadi Ketua DPRD. Ini sikap yang patut dicontoh.
Sepanjang penjelasan diatas, Penulis mengajak pembaca, netizen agar menyuarakan selalu pada pejabat publik harus berani bertanggung jawab dalam menghadapi semua kejadian disaat mereka menjabat. Apapun kasus dan kejadian, jika publik menjadi korban, maka mereka wajib mundur dari jabatan.
Apalagi seperti kasus besar seperti diatas, meninggalnya ratusan orang, korupsinya seorang kaum intelektual (Rektor) dan hakim agung yang mulia ditangkap KPK RI. Barang tentu wajib mundur, wajib malu, wajib menyatakan diri minta maaf kepada masyarakat atas apa yang telah dilakukanya.
Editor : Robbie
