TANAH DATAR, KABARDAERAH.COM-Ada ada saja yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Tanah Datar, menjadikan pengadaan fhoto Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Eka Putra dan Ahmad Fadly sebuah bisnis, dengan membandrol haga satu pasang gambar sebesar Rp 200 ribu rupiah.
Penegasan ini dilakukan oleh pengurus K3S Kabupaten Tanah Datar pada grub whatapp K3S agar kepala sekolah membayar Rp 200 ribu untuk fhoto pasangan bupati dan wakil bupati Tanah Datar.
“Informasi penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar itu tersebar melalui grup WhatsApp Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), cukup memberatkan bagi kami yang hanya mengandalkan BOS sekolah. Apalagi infonya harus membeli sesuai dengan tarif yang diberikan,” ungkap salah seorang kepsek di Sungayang yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Kamis (20/03/25).
Ia bercerita dirinya dan kepala sekolah lainnya seperti dipaksa dan diharuskan membeli foto sesuai jumlah yang ditentukan, berbeda saat pilpres dulu, sekolah melakukan dengan mandiri.
“Tapi entah kenapa untuk bupati dan wakil bupati ini harus di ambil melalui K3S, terkesan ada pengondisian penyedia oleh K3S,” ungkapnya.
Ia sangat mengeluhkan praktik penjualan foto kepala daerah Kabupaten Tanah Datar ini, seolah olah apa yang disampaikan seseorang kepada kami, jika K3S mendapatkan keuntungan penjualan yang cukup banyak.
Sementara itu, Ketua K3S Kabupaten Tanah Datar Harmen Agustian, mengakui jika fhoto Bupati dan Wakil Bupati itu ditawarkan ke sekolah, kemudian kami sekolah memerlukan fhoto itu termasuk gambar Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Lalu kami membutuhkan dan membeli gambar itu,” ungkap Herman.
Salah seorang Ketua K3S kecamatan Sungai Tarab Yuniful Aswar mengakui ia diarahkan untuk mengumpulkan uang kepada kepala sekolah se Kecamatan Sungai Tarab dan fhoto akan diantar ke UPT.
“Jujur, saya tidak ikut rapat. Tapi kami diarahkan untuk mengumpulkan uang,” ungkap Yuniful Anwar.
Merusak Imej Seorang Eka Putra dan Ahmad Fadly
Sementara itu, salah seorang perantau dan juga tokoh masyarakat Tanah Datar, Hambali menyesali apa yang diperbuat disektor pendidikan, karena praktek pungli ini menyangkut Bupati dan wakil bupati Eka Putra.
“Memalukan dan sangat tidak bermoral, karena telah mencoreng nama baik Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Copot saja kadisnya, beri kesempatan pada yang berkompeten. Tanah Datar butuh moderenisasi pejabat,” ungkap Hambali.
Ia berharap, Modus pungli ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan alangkah pendeknya pikiran K3S jika hal ini mengiring opini ke pak Eka – Fadly, seolah olah ini atas restu mereka.
Menurutnya, foto Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tak pantas jika dijadikan ajang mencari keuntungan bagi oknum-oknum, terlebih ini juga diamini oleh pihak dinas. Karena penyedia sudah mengakui bagi bagi fee sudah ia bicarakan dengan pihak dinas. (Ddy)
