Beranda DAERAH DPRD Pasbar Panggil Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Terkait Harga TBS

DPRD Pasbar Panggil Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Terkait Harga TBS

397

Pasbar | Kabardaerah.com — Akibat rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat Pasaman Barat (Pasbar). Sebab, selisih harga TBS Non Plasma dengan TBS Plasma mencapai 50 persen.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat melakukan Rapat gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat, Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Pasaman Barat, APKASINDO, Petani Kelapa Sawit dan Suvliyer TBS Kelapa Sawit, serta melibatkan Ormas Pekat-IB Pasbar dan LSM Wanpel.

Rapat gabungan ini dilaksanakan di Gedung DPRD Pasbar, Kamis (26/7) dari pukul 11.30 WIB hingga 14.00 sempat terjadi ketegangan selama pembahasan berlangsung. Sebab, alasan-alasan yang disampaikan oleh perwakilan perusahan PKS dinilai tidak logis dan masuk akal.

“Rendahnya harga beli TBS disebabkan harga CPO turun, sehingga pihak PKS tidak bisa membeli dengan harga tinggi. Ditambah lagi rendahnya Rendemen TBS Non Plasma, sehingga harga TBS plasma terjadi selisih jauh dengan harga yang ditetapkan,” ungkap salah seorang perwakilan perusahaan PKS sewaktu jalannya pembahasan.

Menyikapi hal demikian, Ridho Neri Putra, Seketaris Pengurus KUD Rantau Pasaman dan juga salah seorang penetapan harga TBS untuk Kabupaten Pasbar menyangkal semua apa yang disampaikan oleh pihak PKS. “Dikatakan Ridho, pihak PKS itu mengada-mengada dan tidak masuk akal, harga CPO tidak terlalu signifikan turun.

Ditegaskan Ridho, menurut invoice yang ada padanya dari bulan Mei hingga sekarang, penjualan harga CPO hampir sama sebelum bulan Ramadhan hingga sekarang. Maka tidak wajar pihak PKS membeli harga TBS Non Plasma dengan harga murah,” tegasnya.

Sementara itu, Syafridal Ketua Apkasindo Pasbar menyampaikan, kita akan meneliti kembali berapa Rendemen TBS masyarakat Pasbar, agar bisa meminta kepada Pemda Pasbar menetapkan harga TBS sesuai Rendemen. “Tetapi jangan nanti harga yang kita perjuangkan, akan menjadi kepentingan segelintir oknum untuk meraup keuntungan,” ujarnya.

Perusahaan itu banyak berladang dipunggung masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri sudah susah. “Jangan habis rapat harga tetap begitu juga, seharusnya ada perubahan,” ungkap ketua Apkasindo.

Ditempat yang sama, Kadis Perkebunan, Alfitri Noven mengatakan, Rendemen TBS Sawit Non Plasma Hanya 18,6 seharusnya 21 jika menyesuaikan harga nasional. Akan tetapi, dengan Rendemen 18,6 seharusnya harga TBS Non Plasma berkisar Rp.1.430. Sekarang perusahaan menetapkan harga yang berbeda. Persoalannya, harga buah yang ditetapkan itu dari perusahaan Pusatnya masing-masing, bukan menurut standar harga yang ditetapkan.

Ditegaskan Noven, kita minta perusahaan tidak menetapkan harga kaca yang semena-mena ini. Siapa yang telah menetapkan harga yang tidak sesuai rendemen ini?. Harusnya bentuk tim, untuk penetapan harga ini,” tegasnya.

Senada, Irwan Asisten II Pemda Pasbar mengatakan, seharusnya pihak PKS membeli sawit masyarakat dengan harga Rp.1430, masyarakat ini sudah menjerit. Kita berharap ke PKS agar ini didengarkan dan ini jadi masukan. Besok harga sawit harus naik, sementara rendemen masyarakat 18.6,” katanya.

“Sudah ada Aturan yang mengatur dan memperjuangkan harga sawit swadaya ini. Ini yang kita harapkan, mari bersama-bersama kita perjuangkan harga masyarakat kita ini,” ajak irwan.

Sementara itu, dari Fraksi PPP Muhammad Umar meminta, agar Pemda Pasbar segera dalam jangka waktu pendek membentuk Tim penetapan harga, serta secepatnya merampungkan Perda tentang harga TBS. “Intinya kita meminta dari hasil rapat ini, PKS harus menaikkan harga,” pinta umar.

Ditambahkan dari Fraksi PBB Anwir Dt Bandaro, seharusnya Direksi Perusahaan PKS ini yang harus datang ke DPRD bukan perwakilan, kalau tidak mau datang kita beri sanksi ke PKS tersebut. Ini demi mengantisipasi terhadap PKS yang tidak mau mengikuti aturan tentang harga ” tambah anwir.

Ditempat yang sama, Praktisi Hukum Ormas Pekat-IB Pasbar, Kasmanedi, SH mengatakan, soal perda nomor 19 tahun 2016 sangat bagus, akan tetapi implementasi belum berjalan, dalam hal ini belum ada tim penetapan harga.

Berbicara soal Tim ini belum pernah ditunjuk mau pun di berikan Surat Keputusan, kalau dilihat Permentan Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi maka Perda tersebut harus diperbaharui. “Kami sepakat sanksi pidana diterapkan, tetapi pemda harus benar-benar menjalankan ini,” kata kasman.

Ia berharap, Pemda Pasbar harus mampu meningkatkan harga sawit swadaya, kita harus komit dengan aturan. Jangan seolah dilakukan pembiaran terhadap harga TBS yang dipermainkan pihak PKS. Masyarakat sudah menjerit, Pemda jangan diam saja dan harus segera bentuk Tim untuk mengatasi masalah ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K menegaskan, seluruh PKS yang ada di Pasaman Barat ini wajib mematuhi harga TBS yang sudah ditetapkan oleh Tim penetapan harga TBS Kepala Sawit Provinsi Sumatera Barat, jika perusahaan tidak mematuhi segala ketentuan akan kita bentuk Pansus DPRD untuk menindak.

Lanjutnya, seluruh PKS wajib membeli TBS masyarakat, berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Hasil rapat gabungan ini, DPRD Pasbar akan mendesak Pemda Pasbar secepatnya menyurati seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Pasaman Barat ini,” tegas ketua DPRD. (Irf)