Pasbar — Ketua OKP Garuda Sakti, Denika Saputra, SH mengatakan, bahwa keponakannya, Rivaldo (9) yang saat ini duduk dibangku di salah satu Sekolah Dasar Kecamatan Lembah Melintang mengalami gatal-gatal diseluruh tubuh usai disuntik imunisasi dua hari yang lalu.
“Benar, Keponakan saya mengalami gatal-gatal setelah disuntik. Ini tentunya harus kita pertanyakan dan minta tanggung jawab pihak terkait mengenai hal ini. Seharusnya pihak Dinkes Pasaman Barat saling berkoordinasi dan tidak gegabah sebelum melakukan langkah vaksinasi terhadap anak-anak,” ujarnya dengan nada geram.
Padahal kemaren usai Sholat Jumat (3/8/2018) kabar yang kita dapatkan, Kementerian Kesehatan RI (Kemkes) melakukan pertemuan dengan Pimpinan MUI, untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang imunisasi MR yang diprogramkan Pemerintah.
Dari hasil pertemuan Kementrian Kesehatan RI dengan MUI yang dilaksanakan dilantai 2 Kantor MUI Jalan Proklamasi Jakarta, menghasilkan salah satu poin kesepakatan berbunyi, Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syar’i, tetap dilaksanakan.
Dirinya telah konfirmasi langsung melalui telepon selular tentang hal tersebut, Sabtu (4/8/2018) kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasaman Barat, Haryunidra. Namun dirinya mendapatkan jawaban yang tidak mengenakkan dan terkesan lepas tangan dari sang pejabat.
“Saya sudah konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan. Namun beliau mengatakan, kalau itu adalah tanggung jawab pihak Kementerian RI. Sementara Dinas Kesehatan hanya melaksanakan perintah. “Ini perintah siapa? Hingga hari ini masih dilakukan vaksinasi di sekolah-sekolah, apa dia tidak tahu hasil pertemuan Kementrian Kesehatan dengan MUI Pusat kemaren,” ujar Eka Garuda (panggilan akrabnya) dengan mimik wajah kesal.
Alhamdulillah, responsif Bapak Bupati Pasaman Barat H.Syahiran yang cepat tanggap terhadap prokontra yang terjadi ditengah-tengah masyarakatnya, dengan mengeluarkan himbauan penundaan sementara vaksinasi MR sebelum adanya pernyataan resmi dari MUI.
Namun hari Senin depan, kita akan pertanyakan dan meminta pertanggung jawaban dari Pihak Dinas Kesehatan, terhadap akibat dan tindakan yang dilakukan pihaknya terhadap anak-anak yang sudah dilakukan vaksinasi tanpa Fatwa MUI,” ucap Eka Garuda.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Adiatra, SE siap mempertanyakan polemik tentang Vaksin MR ini kepada Dinas Kesehatan Pasaman Barat. “Kita akan secepatnya memanggil Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat terkait persoalan vaksin MR ini,” pungkas ketua Komisi III.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasaman Barat, Haryunidra telah diupayakan oleh awak media menghubungi pada telepon genggamnya, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. (Irf)