Tanah Datar, kabardaerah.com,-
Kabupaten Tanah Datar memperoleh penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan Capaian Standar Tertinggi Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah dibuktikan dengan lima tahun berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni yang diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis, (20/9).
Penghargaan ini diterima langsung Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dan turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Ir. Helfy Rahmy Harun dan Kepala BKD Adrion Nurdal.
Usai acara, Bupati Irdinansyah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD atas kerjasamanya untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dukungan DPRD.
“Ini tidak lepas dari usaha dan komitmen kita bersama bagaimana APBD Kabupaten Tanah Datar dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan keuangan pemerintah daerah dengan memakai prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan partisipatif mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah,” ucapnya.
Lebih lanjut Bupati jelaskan penghargaan ini atas dasar WTP Murni lima tahun berturut-turut dan satu-satunya kabupaten /kota di Sumbar.
“Meraih WTP dapat dijadikan motivasi tetapi juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan ke depannya, mana yang baik di lanjutkan, yang tidak dievaluasi bahkan kalau perlu dihentikan,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang saat ini di bawah duet kepemimpinan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan dan taat azaz terutama dalam penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN , APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Tanah Datar.
Ini bisa dibuktikan, Kabupaten Tanah Datar adalah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang senatiasa berusaha tercepat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Tidak hanya berusaha tercepat, Tanah Datar juga telah meraih Opini WTP yang ketujuh kalinya diawali tahun 2009 dan berturut-turut enam tahun yakni tahun 2012,2013,2014,2015, 2016, dan 2017, 5 tahun terakhir WTP Murni.
“Kami bersyukur kepada Allah atas rahmat yang luar biasa ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pengelola keuangan dan aset daerah di lingkup Pemkab Tanah Datar, mulai dari Badan Keuangan Daerah (BKD), sampai kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami juga berterima kasih kepada jajaran legislatif dan segenap masyarakat Tanah Datar atas dukungan yang diberikan, sehingga pemerintah daerah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Ke depan, bupati Irdinansyah juga harapkan pengelolaan dana desa harus semakin baik dan akuntabel serta mengacu standar akuntansi pemerintah.
Bupati katakan, dengan diperolehnya penghargaan tersebut pihaknya berharap, hal demikian dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lain-lain.
Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada kesempatan tersebut mengharapkan, perolehan prestasi ini sebaiknya dijadikan garis awal bukan garis akhir, sebab dengan diperolehnya WTP suatu lembaga, kementerian dan pemerintahan sudah dikatakan capaian akhir.
Untuk itu mari kita satukan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari KKN, sebagai informasi sampai bulan Juni lalu sudah 19 kepala pemerintahan ditahan KPK, imbuhnya.
Selain kabupaten Tanah Datar juga diserahkan penghargaan tersebut kepada 37 kabupaten dan 14 kota se-Indonesia, 8 propinsi termasuk propinsi Sumatera Barat dan 32 Lembaga dan kementerian.**adv/elvis