Sumbar.Kabardaerah.com— Pasbar, Pemerintahan Provinsi Sumatera barat tanggapi serius, pasca aksi unjukrasa Masyarakat Pasaman Barat bersatu Senin lalu (30/4), meminta Bupati Pasaman Barat H.Syahiran, MM memberhentikan Seketaris Daerah Manus Handri dan kroni-kroninya.
Tim provinsi turun langsung, Kamis (3/5) ke Kabupaten Pasaman Barat, guna melakukan verifikasi dan pengumpulan data akurat.
Pertemuan yang dilaksanakan pada kamis malam (3/5) bertempat di Hotel Guchi Simpang Empat ini, melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda se-pasaman barat dengan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yakni, Asisten Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, Hadir juga dari Pemda Pasaman Barat, Kepala Kesbangpol, Edi Murdani.
Para tokoh masyarakat tersebut siap memberikan bukti-bukti kepada pihak terkait, termasuk tim utusan provinsi. “Guna memperkuat alasan pencopotan tersebut.
“Seharusnya, Bupati mencopot Sekda pada hari kita melaksanakan unjukrasa. Tapi karena ada mekanisme, maka kita hormati itu,” kata salah seorang perwakilan, Bambang yang juga Korlap saat unjukrasa Senin lalu.
Sementara Tokoh Masyarakat lainnya, Najjar mengatakan, semua yang dipaparkan masyarakat, mulai saat unjukrasa hingga pertemuan dengan utusan Provinsi benar adanya. “80 persen masyarakat Pasbar menghendaki Sekda di copot,” katanya.
Diungkapkan, melalui perwakilan masyarakat sudah satu kata, demi untuk pembangunan Pasaman Barat yang lebih baik. Jika dapat oknum-oknum yang disebutkan massa untuk segera diambil tindakan sesuai mekanisme yang ada.
“Kita khawatir, makin lama diproses masyarakat akan resah, dan dapat mengganggu stabilitas daerah,” ujar Najjar mengingatkan.
Dijelaskan, ini murni masyarakat yang berkehendak, itu karena masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan ulah yang dilakukan para oknum pejabat tersebut.
“Saya sedih melihat kenyataan yang terjadi saat ini di Pasbar, uang rakyat di salurkan tidak tepat sasaran. Tidak bisa bijak, berarti pejabat itu belum layak. Saya khawatir, kalau ini dibiarkan akan menjamur.
Berharap, terutama bupati pasbar, secepatnya mengambil inisiatif kebijakan yang sesuai aturan,” ujarnya. Ia sebagai pribadi tidak mau tersendat atau terganggu kinerja pemda Pasbar, gara ulah beberapa oknum,” harapnya.
Perwakilan masyarakat lain, Khairul Amri mengatakan, adanya aksi ini sebagai bukti kepedulian masyarakat Pasbar terhadap pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Juga sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan. Untuk terwujudnya pembangunan, dan realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
“Agar kedepan, kebijakan bupati tidak dianulir lagi. Sehingga harapan dan cita-cita kepala daerah membangun Pasaman Barat terwujud,” imbuh Khairul Amri.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumbar, Asisten 1, Devi Kurnia dan Kepala BKD, Yulitar senada menyampaikan, semua tindakan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah kewenangan bupati untuk menindak lanjutinya.
Dijelaskan lagi, Provinsi hanya melakukan klarifikasi, yang nanti berguna untuk memberikan petunjuk ataupun masukan kepada Bupati, Syahiran,” jelasnya.
“Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di kabupaten pasaman barat, yang berkewenangan dan memutuskan adalah bupati,” ungkapnya.
Untuk itu, Dia berharap masyarakat agar tenang dan bersabar. Sebab, sebelum Bupati membuat keputusan ada mekanisme yang harus dilalui dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Sebab, jika mekanisme tersebut tidak dilalui, akan berimbas kepada bupati sendiri,” tambahnya.
“Kami berharap, demi kondisi yang kondusif sembari menunggu mekanismenya. Beliau komitmen untuk secepatnya beri kesempatan kepada Bupati untuk berpikir tenang,” tukas Asisten 1 itu.
Disampaikan juga, dari Pemerintah Provinsi menurunkan dua tim ke Pasbar untuk menindak lanjuti persoalan ini. Termasuk tim Inspektorat. (****)