Padang | Kabardaerah.com — Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun belakangan mulai berbenah, dimulai dari pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menunjang Program Wisata Terpadu (PWT-red).
Program Kawasan Wisata tersebut didalamnya termasuk, Kawasan Muaro Batang Arau, Pantai Air Manis, Gunung Padang, Kota Lama dan Kawasan Pantai Padang serta beberapa wilayah lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan telah dilakukan pembangunan.
Antara lain adalah, membuka jalan baru menuju Pantai Air Manis, membangun dan memperbaiki trotoar untuk pejalan kaki di Pantai Padang, membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH-red) dan membuat trotoar baru di Muaro Padang yang sekarang sedang berlangsung.
Program yang berlangsung tersebut tidak hanya menggunakan APBD Kota Padang tapi juga didukung oleh APBN. Untuk mengelola APBN tersebut ditunjuk Dinas PUPR Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
Terkait untuk Kawasan Muaro Padang yang beberapa tahun belakangan identik dengan nama Pelabuhan Marina dan dalam beberapa tahun kedepan akan dijadikan “Ancol”nya Kota Padang, menurut beberapa pihak selain melakukan pembangunan untuk sarana pendukung juga perlu penataan.
Penataan itu untuk Pedagang Kaki Lima (PKL-red), para pedagang ikan, parkir kapal serta pengerukan aliran Sungai Batang Arau yang sudah mengalami pendangkalan serta memindahkan bangkai-bangkai kapal yang ada disana. Khusus mengenai pengerukan Aliran Sungai Batang Arau.
Martius, Kasatker OP-SDA yang ditemui belum lama ini mengatakan, untuk pengerukan, selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, Pemko Padang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Padang serta Pelindo karena wilayah tersebut juga merupakan Jalur Pelayaran.
Untuk pengerukan selama ini juga telah dilakukan dan mengenai pembiayaannya melalui dana APBN, sedangkan Pemda hanya berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan proses pengembangan,” jelasnya.
Tapi karena aliran Sungai Batang Arau tersebut merupakan Jalur Pelayaran, perlu juga keikutsertaan KSOP Teluk Bayur dan Pelindo untuk menggangkat bangkai kapal niaga yang tidak bertuan disepanjang sungai tersebut.
Jadi untuk mewujudkan Kawasan Muaro Padang seperti Ancol di Jakarta perlu keterlibatan semua pihak terkait dan perlu dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang.
Dalam tahun ini, Mahyeldi, Walikota Padang belum lama ini kepada awak media menyebutkan, melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dilaksanakan Pembangunan Jalur Pedestian dan Taman sepanjang sisi Sungai Batang Arau. Pengerjaannya sekarang sedang berlangsung dan memakan biaya lebih kurang Rp. 25Miliar.
Asmadi, Pelaksana Koordinator Pelabuhan Muaro Padang PT. Pelindo II Teluk Bayur (IPC) menerangkan, total panjang wilayah Pelabuhan yang dikelola IPC Pelindo II Teluk Bayur di Areal Pelabuhan Muaro Padang adalah sepanjang 700 meter (kiri dan kanan-red) terhitung dari garis pantai. Itu semua sudah termasuk wilayah terminal yang dikelola oleh pihak ketiga. Pelindo sangat mendukung kegiatan pengerukan yang dilakukan BWS Sumatera V.
Jika dalam aktivitas pengerukan terkendala oleh kapal yang sandar diareal kewenangan Pelindo, kita akan koordinasi dengan pemilik kapal, jelasnya.
Namun jika aktivitas pengerukan terganggu oleh bangkai-bangkai kapal, bulan kewenangan Pelindo karena persoalan bangkai kapal dan penertiban itu merupakan wewenang Syahbandar Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur,” terangnya. (Dtk)