Sumbar.Kabardaerah.com— Pasbar, Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) cabang Pasaman Barat (Pasbar) bersama dengan SPI wilayah Sumatera Barat, lakukan Aksi massa di halaman Kantor Bupati Pasbar. Selasa, (17/04/2018)
Aksi massa dengan estimasi massa ratusan petani ini dilakukan sehubungan dengan Peringatan Hari Perjuangan Petani International pada tanggal 17 April dan Hari Hak Asasi Petani pada tanggal 20 April,” ujar Januardi Ketua Dewan Pengurus Cabang SPI Kabupaten Pasaman Barat.
Selain memperingati hari hak asasi petani, januardi memaparkan maksud dari aksi massa petani pasbar ini, bahwa ia menilai telah banyak terjadi penghilangan hak-hak asasi petani, terutama hak atas tanah.
Ini disebabkan, masuknya investor perkebunan kelapa sawit dengan skala besar, diantaranya kasus yang dialami oleh Basis Batang Lambau di Nagari Kinali dengan Pihak PTPN VI Ophir yang terjadi sejak tahun 1982-an.
Dimana petani kehilangan perkampungan, sawah ladang mereka. Hingga saat ini petani terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka kembali.
Maka dari itu dalam orasinya, Januardi mewakili petani pasbar menyampaikan tuntutan yakni, laksanakan reforma agraria sejati, dalam rangka pemenuhan hak asasi petani, selesaikan konflik agraria pasaman barat secepatnya, cabut Hak Guna Usaha perusahaan yang merampas tanah petani.
Dikatakan lagi, bagikan tanah terlantar kepada petani, hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perjuangan petani dan atau masyarakat Adat dalam memperjuangkan keadilan atas hak-hak keperdataannya oleh penegak hukum, dan bentuk segera Badan Otorita Reforma Agraria dengan kewenangan yang kuat untuk dapat menjalankan mandat UU Nomor 5 Tahun 1960 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ucap januardi dengan nada berapi-api.
Terkait dengan aksi massa itu, Bupati Pasaman Barat, H.Syahiran menemui dan menerima langsung tuntutan tersebut dihalaman kantor Bupati.
Bupati mengatakan, hari ini ia beserta jajaran akan menemui pihak perusahaan dan membahas kontribusinya untuk kemajuan dan kelancaran pembangunan dipasaman barat ini.
Ditegaskan, perusahaan yang ada dipasaman barat ini jangan ingin mengeruk hasil bumi saja, sementara kita masyarakat disini tidak menerima apa-apa dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.
Ditambahkan, Jangan kita hanya jadi penonton didaerah kita sendiri, sementara pihak-pihak investor tidak meninggalkan sedikit pun buat kita,” tambahnya.
Terkait dengan Pembaharuan Agraria dan membentuk segera Badan Otorita Reforma Agraria dengan kewenangan yang kuat untuk dapat menjalankan mandat UU Nomor 5 Tahun 1960 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, itu hak wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat di Pusat. Tetapi kita akan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat pasaman barat yang kita cintai ini,” ujar bupati.
“Bupati Syahiran juga menyampaikan, bahwa ia sangat berterima kasih telah melakukan aksi dengan tertib dan damai, bagaimanapun juga kantor ini milik kita bersama, sangat disayangkan jika kita berlaku anarkis dapat merugikan kita semua,” tutupnya mengakhiri. (Red)