Beranda LEGISLATIF Terkait Harga TBS, DPRD Pasbar Akan Panggil Paksa Direksi PKS

Terkait Harga TBS, DPRD Pasbar Akan Panggil Paksa Direksi PKS

375

PASBAR — Berdasarkan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) pada bulan Agustus. DPRD Pasbar kembali melakukan ‘Rapat Pimpinan diperluas dengan Bupati Pasbar dan Direksi/Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Pasaman Barat’. Bertempat di Aula DPRD Pasbar, Senin (20/8/2018).

Rapat lanjutan terkait menyikapi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ini melibatkan, Gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat, Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Pasaman Barat, APKASINDO, GAPKI, Petani Kelapa Sawit dan Suvliyer TBS Kelapa Sawit, serta melibatkan Ormas Pekat-IB Pasbar. Namun tidak berjalan dengan apa yang diharapkan.

Untuk diketahui, Harga TBS Non Plasma  mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga Rp. 300,- ini dianggap sangat rendah dari standar harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan harga provinsi. Sementara PKS membeli TBS dikisaran harga Rp. 1.100,- yang seharusnya PKS membeli TBS Non Plasma dikisaran Harga Rp. 1.400,- per kilogram nya berdasarkan Rendement TBS Non Plasma.

“Ya, rapat tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Rapat harus ditutup, dikarenakan para Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak menggubris apa yang tertera diundangan, mereka hanya mengutus setingkat manajer pabrik, humas dan staf. Padahal dalam undangan diminta dihadirkan Direksi PKS,” sebut Ketua DPRD Pasbar H.Daliyus K, S.Si, MM kepada wartawan.

“Sangat disesalkan rapat harus kita tutup, kita menginginkan yang hadir itu adalah para pengambil kebijakan dari Pabrik Kelapa Sawit seperti Direksi atau Direkturnya. Namun mereka hanya mengutus manajer pabrik, Humas bahkan Staf pabrik,” ulasnya.

Lebih lanjut dikatakan Daliyus, di bulan September DPRD Pasbar akan kembali melakukan rapat gabungan dengan Pemerintahan Daerah Pasbar dan Direksi PKS se-Pasbar untuk ketiga kalinya.

“Kita kembali akan memanggil para Direksi PKS ini untuk terakhir kalinya, untuk memutuskan penetapan standar Harga TBS sesuai rendement ini. Jika tidak hadir, DPRD akan panggil paksa,” tegas Ketua DPRD.

Selain itu ia juga berharap, agar Pemerintah Daerah Pasaman Barat beserta kepala OPD yang terkait, tentang permasalahan TBS Non Plasma, seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Koperindag agar hadir dalam rapat nanti,” harapnya.

“Tanpa kehadiran salah satunya, seperti Pimpinan Daerah dan Direksi PKS, serta OPD terkait, artinya tidak akan berarti rapat itu nantinya. “Ingat pertemuan ini untuk kesejahteraan para petani dan pada umumnya masyarakat Pasbar,” terangnya.

Ditempat terpisah, senada disebutkan Muhammad Umar, SE, “Kami tadinya berharap rapat hari ini bisa difinalisasikan. Namun, pihak PKS tidak menggubris undangan yang dikirimkan oleh DPRD. Bahkan Pemda Pasbar pun sudah mengeluarkan instruksi, namun hasilnya juga tetap nihil,” sebutnya.

“Saya heran, hingga saat ini tidak ada perubahan. Bahkan para PKS ini, seolah mempermainkan dan memperolok-olok undangan yang kita kirimkan,” ungkap anggota DPRD Pasbar dari Fraksi PPP ini.

“Jika nantinya para PKS ini tetap tidak mentaati. Kita akan ambil sikap, dengan menyurati Dinas Perkebunan dan bagian Perizinan, untuk melihat dokumen, mitra perusahaan, bahkan cross chek lapangan terhadap Perusahaan-prusahan ini kembali. Bila ditemukan kejanggalan walau sedikit pun, akan dicabut.

“Dengan ini kita bisa melihat, siapa yang peduli terhadap rakyat dan mengambil kebijakan untuk perubahan perekonomian masyarakat pasaman barat,” terang umar.

Sementara itu, Ketua Apkasindo Pasbar, Syafridal menyampaikan, selain penertiban harga TBS, DPRD pasbar harus menertibkan mitra para PKS tersebut. Karena dinilai, para PKS ini diduga tidak menurut aturan yang sudah tertuang dalam permentan,” ujarnya.

“Dasar dari PKS ini tentu adanya mitra pendukung. Jika para PKS ini tidak bisa menetapkan harga, DPRD berkewajiban meminta kejelasan mitra pemasok TBS para PKS ini nantinya,” pinta syafridal.

“DPRD harus tegas dan berani mengambil kebijakan, jangan mau diperolok-olok dan dipermainkan seperti ini. Berdasarkan Invoice yang kami terima, tidak masuk akal harga TBS masyarakat hancur seperti ini. “Kami berbicara sesuai data dan fakta yang kami miliki.

Ditambahkan, Apkasindo siap mendampingi jika para wakil rakyat ini membentuk Pansus. Karena kewajiban bagi kami untuk mendampingi dalam hal ini,” tambahnya. (Irf)