Padang — Banyaknya krititikan tehadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terkait pembangunan gedung baru di komplek perkantoran Pemerintah Kota padang di Air Pacah yang menelan biaya ratusan milyar, membuat salah satu anggota DPRD Kota Padang bersuara menjawab kritikan dan tuduhan negatif yang dilayangkan ke institusinya.
Surya Jufri S.Sos ketika ditanya oleh media mengatakan, ini adalah program pemerintah kota karna terkait dengan reformasi birokrasi dan infrastruktur.
“Untuk pembangunan gedung DPRD itu bukan anggota DPRD yang meminta, tetapi sudah menjadi program dari walikota yaitu program reformasi birokrasi dan infrastruktur,” katanya.
“Dan ini sudah teranggarkan dan harus dilaksanakan,” katanya lagi.
Menjawab kritikan dari beberapa elemen masyarakat maupun kelompok masyarakat yang mengaitkan pembangunan gedung baru dengan kurangnya empati atau rasa keprihatinan dari anggota dewan, karna situasi pandemi covid 19 yang masih menghantui dan memporak-porandakan perekonomian masyarakat, Surya Jufri menambahkan bahwa dirinya sangat prihatin dengan kondisi saat ini, apalagi ada bansos untuk masyarakat yang sudah dianggarkan tapi gagal bayar.
“Mengenai bansos yang gagal bayar saya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat tetap mendesak Pemko Padang supaya dibayarkan secepatnya melalui skema APBD perubahan,” tegasnya.
Dikutip dari keterangan Pj Sekda Kota Padang Arfian beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kota Padang telah menganggarkan pembangunan gedung tersebut sebesar 100 milyar melalui skema anggaran tahun jamak atau tahun berjalan selama dua tahun. Untuk tahun pertama dianggarkan sebesar Rp 35 milyar, adapun pemenang tender dari pembangunan gedung baru DKota Padang ini adalah PT Nidya Karya. (Hen)
