PESSEL, KABARDAERAH.COM- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). mengatakan, jika memang tidak ada penuntasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun 2023, jika aspirasi tidak direalisasikan.
“ya, sejauh ini kami hanya menuntut tunjangan Perangkat Desa di kembalikan seperti semula.Sebab, Jika tunjangan ini di hapus bahkan tidak sesuai yang kami terima dengan apa yang dikerjakan di Nagari”, Ujarnya, Epi Sofyan pada Wartawan di Painan (14/03/2023)
Adapun yang menjadi tuntutan dari PPDI yaitu 1.) kembalikan siltap seperti semula dan tidak ada penghapusan tunjangan minimal seperti tahun 2022. berikan kami kejelasan tentang NIPD.
“kalau tidak ada APBNag, maka tidak akan ada pembangunan di desa atau Nagari, “tegasnya.
Menurutnya, aksi damai yang akan digelar oleh PPDI yang direncanakan akan dilakukan pada 20/03 mendatang merupakan salah satu wadah atau moment bagi seluruh perangkat desa menyampaikan keluhan atau aspirasi nya.
Pada saat pertemuan dengan bupati pada aksi damai sebelumnya, Bupati menyebutkan dihadapan PPDI di gedung Painan Convention Center (PCC) akan membuatkan protap penggunaan Dana Desa sebagai pengalihan penggunaan ADD sebagai pengganti tunjangan tersebut.
“Namun faktanya, hanya untuk menyenangkan hati pada saat aksi damai itu saja.nah, setelah diberitahukan perbup harmonisasi dari kemenkumham tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada tunjangan,” tuturnya.
“ini bukan persoalan lain, tidak ada politik, tidak ada menunggangi yang ada hanyalah masalah perut kami, ini perjuangan perut keluarga kami sebagai perangkat desa, “tambahnya.
Untuk kelengkapan administrasi dalam upaya aksi damai tersebut, pihaknya mengaku telah mempersiapkan dan melaporkan ke Kepolisian Resort Pesisir Selatan.
Sementara itu, dari siaran pers yang di siarkan oleh PPDI diperoleh informasi bahwasanya kegiatan itu bertempat di halaman kantor bupati pesisir selatan.
Dengan jumlah massa disampaikan berkisar sekitar 2000 orang dengan menggunakan mobil minimal 182 unit dan kendaraan roda dua minimal 1000 unit.
Dalam tulisan itu juga dipertegas bahwasanya jika ada yg melakukan tindakan anarkis ketika aksi damai berlangsung maka di silahkan kepada pihak kepolisian resort pesisir selatan untuk menangkap yang bersangkutan, karna dipastikan itu bukan perangkat nagari tetapi penyusup yg mungkin diatur oleh yang punya kepentingan politik.
Kemudian juga disebutkan tuntutan aksi damai tersebut dalam rangka a). kembalikan siltap perangkat Nagari seperti semula. B). tidak ada penghapusan tunjangan, minimal kembalikan seperti tahun anggaran 2022.
Siaran pers itu disetujui oleh Ketua Pelaksana Aksi Damai
Epi Syofyan yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Nagari Tiga Sepakat Inderapura daerah”, tutupnya
Reporter: Efrizal
