Pessel, Kabardaerah.Com — Baru direncanakan akan gelar aksi damai oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan puluhan perangkat desa mengaku sudah mendapatkan ancaman.
Seperti diketahui bahwasanya melalui siaran pers nya PPDI Kabupaten Pesisir Selatan pada Jum’at 10 Maret 2023 Pukul 21.47 Wib tersebut membuat buncah sejumlah perangkat Desa di Pesisir Selatan.
Bagaimana tidak, aksi damai tersebut digelar diduga merasa tidak adanya ketidak adilan pemerintah daerah pesisir selatan dalam mengalokasikan anggaran dana Desa pada tahun 2023 ini.
Dimana, dinilai akibat dari tidak sesuainya dengan UU Desa atas pembagian anggaran dana desa yaitunya minimal 10 persen dari dana Alokasi Umum (DAU) mengakibatkan menimbulkan berbagai persepektif hingga berujung pada pegelaran aksi damai untuk kedua kalinya yang bakal direncanakan pada tanggal 20 maret mendatang.
Dari siaran pers yang di siarkan oleh PPDI tersebut didapatkan informasi bahwasanya kegiatan itu bertempat di halaman kantor bupati pesisir selatan.
Dengan jumlah massa disampaikan berkisar sekitar 2000 orang dengan menggunakan mobil mininal 182 unit dan kendaraan roda dua minimal 1000 unit.
Dalam tulisan itu juga dipertegas bahwasanya jika ada yg melakukan tindakan anarkis ketika aksi damai berlangsung maka di silahkan kepada pihak kepolisian resort pesisir selatan untuk menangkap yang bersangkutan, karna dipastikan itu bukan perangkat nagari tetapi penyusup yg mungkin diatur oleh yang punya kepentingan politik.
Kemudian juga disebutkan tuntutan aksi damai tersebut dalam rangka a). kembalikan siltap perangkat nagari seperti semula. B). tidak ada penghapusan tunjangan, minimal seperti tahun anggaran 2022.
Siaran pers itu disetujui oleh Ketua Pelaksana Aksi Damai
Epi Syofyan yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Nagari Tiga Sepakat Inderapura tersebut.
Namun demikian, masih terhitung sekitar satu pekan lagi aksi damai dilakukan mirisnya puluhan perangkat desa telah mendapatkan ancaman dengan berbagai alasan.
“kami pada tanggal aksi damai itu tidak diperbolehkan keluar dari nagari, kalau ada yang berani meninggalkan kantor nagari, maka akan diterbitkan Surat Peringatan 1,”ungkap. Salah seorang perangkat desa pada awak media, Minggu (12/03/2023) di Painan.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari rekan-rekan seperjuangan dengan dirinya sebagai Perangkat desa telah mendapatkan teror dan ancaman dari berbagai pihak, jika kedapatan ikutserta atau meninggalkan kantor Nagari pada hari aksi damai tersebut.
“Padahal kami hanya mau menyampaikan beban yang kami kerjakan tidak sebanding dengan apa yang kami tuai. bahkan, dalam hal ini kami telah mendapat bahasa ancaman, ada rekan kami yang diancam dengan SP1 hingga diberhentikan jika berani meninggalkan kantor Nagari pada hari itu, “tambahnya.
Hal yang senada, juga disampaikan Oleh Perangkat desa lainnya, juga menyampaikan keluhan yang sama jika dirinya ikutserta dengan rombongan PPDI melakukan aksi damai, maka akan diterbitkan Sp1 dan bahkan tak segan-segan untuk di berhentikan.
“sayangnya bahasa ancaman tersebut juga didukung oleh pimpinan kecamatan, padahal kami hanya inginkan hak kami dikembalikan dan sesuai dengan apa yang kerjakan
anehnya, masa pandemi Covid-19, tidak ada gangguan pada gaji kami sebagai Perangkat Nagari, pada waktu itu, kenapa masa Covid-19 berlalu terjadi pemotongan terhadap gaji yang kami terima, kok bisa birokrasi seperti ini,”tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) setempat. Zulkifli melalui via telepon genggamnya menyatakan, bahwasanya pihaknya telah mengupayakan menyesuaikan antara penghasilan tetap dengan kemampuan keuangan daerah.
Karena untuk tahun 2023 daerah melalui DAU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar ke anggaran dana desa.
“siltap masih tetap diberikan seperti biasanya, tapi khusus buat tunjangan tidak dibayarkan, karena bukan kewajiban untuk membayarkan, “tuturnya.
Menurutnya, jika masih ada yang belum merasa puas dengan pengalokasian anggaran dana desa maka silahkan sampaikan secara elegan.
“apapun aksinya nanti maka saya yakin tidak akan merubaha apapaun tentang Siltap ini, karena memang kondisi keuangan daerah yang tidak memadai, “tutupnya singkat.
Reporter: Efrizal
