PESSEL, KABARDAERAH.Com – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Epi Syofyan mengaku heran dengan perangai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terus saja membohongi masyarakat setempat, khususnya perangkat nagari.
Hal tersebut dikatakan Epi, lantaran rancangan Perbup Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023 masih ditolak oleh bagian hukum pemerintah provinsi, karena belum terpenuhi angka 10 persen terkait anggaran dana desa (ADD).
“Hingga kini rancangan Perbup anggaran 2023 itu masih ditolak oleh bagian hukum pemerintah provinsi, karena belum terpenuhi angka yang 10 persen itu,” ujar Epi Syofyan dihubungi Wartawan, Rabu (5/4/2023).
Menurutnya, kekhawatiran tersebut juga diperkuat setelah pihaknya berdiskusi dengan sejumlah para ahli yang mengatakan bahwa tidak mudah untuk merubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Berdasarkan hasil diskusi kami dengan para ahli, mereka menyebut merubah DPA itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak seperti mengambil uang dalam kotak atau di warung. Banyak peraturan dan regulasi yang mesti ditaati bersama, butuh pembahasan dengan lembaga DPRD sehingga produk hukumnya jelas dan mengikat,” kata Epi.
“Sementara kalau kita lihat tanggal Perbup itu, baru keluar kemarin akhir Maret 2023. Jadi, tidak mungkin ini bisa direalisasikan,” ucapnya lagi.
Terkait persoalan tersebut, Epi mengaku pihaknya sudah konfirmasi secara langsung kepada bagian hukum Provinsi Sumbar dan saat itu mendapatkan jawaban bahwa Ranperbup Pessel ADD tahun 2023 masih ditolak dan belum ada perubahan.
“Nah, terkait hal ini kami pun sudah menanyakan langsung ke anggota DPRD Pessel, dan mereka pun menjawab bahwa tidak ada perubahan DPA dan belum dibahas di lembaga DPRD. Kok Pemda Pessel berani melakukan penerbitan Perbup tentang ADD ini? Sementara payung hukum yang disiapkan untuk menyelamatkan produk ini belum ada, baik itu di tingkat provinsi maupun melalui pembahasan di DPRD,” katanya.
“Jadi, kami berkesimpulan apakah ini bohong-bohongan lagi atau bagaimana ceritanya kami tidak mau tahu. Pada intinya tujuannya kami adalah bagaimana gaji Januari sampai Maret bisa segera direalisasikan. Sebab, ini hak kami perangkat nagari. Jika pun ternyata nanti Perbup ini bodong, bearti Pemkab Pessel sedang menggali lubang untuk mereka sendiri,” ucapnya lagi.
Sebelumnya, Ketua PPDI Pessel Epi Syofyan menyebut, sudah memasuki bulan ke empat (April 2023) perangkat nagari/desa di daerah itu belum juga menerima gaji dan tunjangan mereka.
Padahal, kata dia, saat aksi demo yang digelar di halaman kantor bupati Pesisir Selatan, bupati melalui sekda berjanji akan membayarkan gaji dan tunjangan perangkat nagari di daerah itu tiga bulan sekaligus atau selambat-lambatnya pada 24 Maret 2023 sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Terkait kondisi ini, tentu kami beranggapan lagi-lagi Pemda Pessel bohong. Apakah itu bupati atau sekda yang pasti mereka tidak menepati janjinya,” ujar Epi Syofyan.
Epi menilai, Pemkab Pessel seakan berupaya membangun narasi-narasi baru dan membuat cerita klasik terkait persoalan tersebut. Sebab, sudah melibatkan lembaga DPRD setempat.
“Kok dana recofusing DPRD pula yang diminta. Kan banyak anggaran lain. Kalau misalnya angka 10 persen itu sudah dipenuhi Pemda Pessel, mereka tentunya tidak perlu kesana kesini lagi. Kami menilai sepertinya ini akal-akalan saja, tidak ada yang benar lagi ceritanya,” katanya.
Reporter: Efrizal
