SUMBAR.KABARDAERAH.COM— Komisi I DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mempertanyakan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3), itu dikatakan langsung oleh Ketua Komisi I H Anwir Dt.Bandaro, SH saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (10/1/2017)
“Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) Kabupaten Pasbar mandul, tidak ada gunanya bagi PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) dan pengawas pupuk Los Control,” ujar Ketua Komisi I yang akrab dipanggil dengan sebutan Datuk Anwir.
Dipaparkan, PT Pupuk Iskandar Muda yang ditunjuk, oleh Menteri Perdagangan untuk mendistrbusikan pupuk bersubsidi, diduga mempermainkan regulasi yang ada.
Kalau ada sekalipun pelanggaran cukup mengamankan petinggi – petinggi PT. PIM ini,” paparnya.
Dijelaskan lebih lanjut, kegiatan yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa memperhatikan PERMENDAG No.15 Tahun 2013. Guna melahirkan Distributor Produk, jelas ini telah mengesampingkan kewenangan Pemerintah Daerah Pasaman Barat,” jelasnya Datuak Anwir.
Inilah kondisinya, yang dirugikan adalah petani, seharusnya petani menerima Subsidi dari Pemerintah dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi), dari Produsen Ke Distributor Rp 1.800/Kg dalam 1 karung Urea itu 50 Kg. Jadi harga perkarung Rp.1.800 x 50 kg =Rp. 90.000,-/karung,” terangnya.
“Tetapi Harga Pupuk Urea sampai kepada petani Rp 125.000/karung, bahkan lebih di luar ongkos tranportasi.
Patut diduga, ada permainan berantai yg dilakukan selama ini oleh pihak Distributor. Hanya saja pihak pemerintah daerah dan KP3 tidak berani untuk memberantas hal tersebut,” ucapnya.
Kami dari komisi 1 DPRD Pasbar mengajak semua unsur masyarakat, untuk mengungkap dan membasmi perkara ini sampai ke akar-akarnya,” ajaknya.
Subsidi ini adalah milik masyarakat Petani Pasaman Barat, yang diberikan Pemerintah dari dana APBN. Seharusnya yang menikmati masyarakat petani, bukan para Distributor,” tutup Datuk Anwir.
(Romi/Irfan)