PESISIR SELATAN, KABARDAERAH. — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) kembali melakukan penyegaran di jajaran pimpinan tinggi pratama dengan melantik dua pejabat definitif untuk mengisi posisi strategis di sektor pertanian serta penegakan peraturan daerah dan pelayanan kebencanaan. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (4/8/2026), dipimpin langsung Bupati Hendrajoni.
Dua pejabat yang dikukuhkan adalah Hamdi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Dongki Agung Pribumi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Keduanya sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di instansi yang sama dan kini resmi dinaikkan statusnya menjadi definitif.
Pelantikan ini menjadi perhatian karena menandai kali kedua Pemkab Pessel menerapkan sistem manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebuah langkah yang dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya reformasi birokrasi di daerah tersebut.
Bagi Hendrajoni, pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat struktural yang bersifat rutin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa momen ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“Hari ini kita menyaksikan momentum penting dalam perjalanan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengisian jabatan ini tidak lagi semata-mata administratif, melainkan berbasis kompetensi, potensi, integritas, dan kinerja,” ujar Hendrajoni di hadapan para pejabat dan undangan.
Ia menjelaskan, pendekatan manajemen talenta mengubah cara pandang lama yang selama ini lebih mengutamakan senioritas dan aspek administratif semata. Dengan sistem ini, proses penempatan pejabat mempertimbangkan secara mendalam rekam jejak kinerja, kapasitas kepemimpinan, hingga integritas individu.
“Kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang duduk di posisi strategis adalah mereka yang benar-benar mampu membawa perubahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan ini, menurut Hendrajoni, menjadi fondasi bagi terciptanya birokrasi yang dinamis dan kompetitif. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Tantangan ke depan semakin kompleks, dan kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan itu,” tambahnya.
Kepada Hamdi yang kini resmi memimpin Dinas Pertanian, Hendrajoni menyampaikan arahan yang cukup tegas dan terukur. Ia meminta agar sektor pertanian tidak lagi dikelola dengan pola kerja konvensional yang cenderung stagnan. Menurutnya, pertanian harus bergerak seiring perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang terus berubah.
Bupati menekankan bahwa pertanian adalah sektor vital yang secara langsung menopang perekonomian masyarakat Pesisir Selatan. Karena itu, setiap kebijakan dan program di sektor ini harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Saya memiliki program prioritas nagari. Untuk itu, saya mengharapkan saudara bisa menggunakan pendekatan inovatif, teknologi tepat guna, serta membangun sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha,” pesan Hendrajoni kepada Hamdi.
Ia juga mengingatkan bahwa produktivitas pertanian harus terus didorong, ketahanan pangan diperkuat, dan petani ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi daerah. “Kemajuan pertanian akan berkontribusi langsung kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Ini bukan sekadar target, tetapi keharusan,” tegasnya.
Menurut Hendrajoni, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, potensi itu hanya akan terwujud jika dikelola dengan pendekatan yang modern dan berorientasi pada hasil. “Petani kita harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Dongki Agung Pribumi, Hendrajoni memberikan mandat untuk menjalankan dua fungsi utama Satpol PP dan Damkar secara profesional dan proporsional. Di satu sisi, Satpol PP dituntut menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Di sisi lain, fungsi pemadam kebakaran harus semakin responsif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Damkar harus sigap melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya,” kata Hendrajoni.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa ketegasan dalam bertugas harus tetap dibarengi dengan pendekatan yang humanis. Aparatur diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan humanis. Pastikan pelayanan cepat tanggap dan profesional,” tambahnya.
Hendrajoni juga meminta Satpol PP dan Damkar memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Menurutnya, persoalan sosial yang dihadapi daerah semakin kompleks, termasuk berbagai bentuk penyakit masyarakat yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan masalah sosial membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Hendrajoni.
Di akhir sambutannya, Hendrajoni memberikan pesan khusus kepada Hamdi dan Dongki. Ia meminta kedua pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan hasil kerja.
Menurutnya, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap saudara segera beradaptasi, bekerja dengan integritas, dan menunjukkan kinerja nyata. Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
Hendrajoni juga mengingatkan bahwa masyarakat Pesisir Selatan menaruh harapan besar kepada kedua pejabat ini. “Mereka menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji. Tunjukkan bahwa kalian layak mengemban amanah ini,” tegasnya.
Pelantikan Hamdi dan Dongki Agung Pribumi menandai dimulainya fase baru kepemimpinan di dua organisasi perangkat daerah yang memiliki peran krusial dalam agenda pembangunan Pesisir Selatan.
Dinas Pertanian berada di garis depan dalam upaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sementara Satpol PP dan Damkar memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga ketertiban sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan pada situasi darurat. (EF)
