Oleh ; Boeng Doy (Pimpinan Perusahaan Media Kabardaerah.com)
Pelaksanaan Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII sudah tidak asing lagi ditelingga para pengiat pendidikan, mungkin karena memakai nama Nusantara, seakan akan kegiatan yang menjadi agenda rutin ini disorot belum mampu menciptakan pengiat pendidikan yang berkompeten.
Dan kehadiran ajang silahturahmi ini yang dibebankan pembiayaannya dari BOS masing – masing sekokah seolah olah menjadi ajang silahturahmi saja, bukan menjadi ajang perbaikan pada bidang pendidikan.
Di Kabupaten Tanah Datar, baru baru ini, TPN ke XIII ditulis diberbagai media diikuti sekitar 700 pegiat pendidikan. Hal ini mendapat apresiasi dari banyak kalangan, namun melihat kenyataan di lapangan, apresiasi itu baru sekedar wadah silaturahmi. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Temu Pendidik Nusantara, harusnya menjadi ajang peningkatan kompetensi bagi para pengiat pendidikan, dengan seminar seperti ini, berapa persen kelayakan guru menyandang kompetensi? Tolak ukurnya jelas bukan berapa banyak.
Pada kenyataan lain, sejumlah kalangan menilai jika kegiatan ini hanya semacam agenda seremonial, yang belum mampu menghasilkan perubahan yang terukur, bukan sekadar menjadi agenda tahunan yang berakhir pada dokumentasi dan sertifikat keikutsertaan.
Fakta di lapangan menunjukkan, untuk Tanah Datar sendiri, masih banyak guru yang menghadapi persoalan mendasar, mulai dari rendahnya kemampuan menyusun pembelajaran berbasis kompetensi, minimnya inovasi dalam proses belajar mengajar, hingga lemahnya pemanfaatan teknologi pendidikan. Dan yang sering menjadi sorotan adalah tentang norma seorang guru dalam memecahkan masalah, baik disekitar sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal.
Jangankan menghadapi kompetensi sebagai pendidik yang bisa berinovasi, merobah cara berfikir dalam menghadapi anak didik saja masih perlu pengawasan, belum lagi bagaimana cara memposisikan diri sebagai guru disaat diluar sekolah. Masih ada yang melanggar norma
Kondisi tersebut menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab melalui berbagai forum pelatihan dan seminar seperti ini, dan hingga saat ini belum ada data yang jelas di Dinas Pendidikan setempat tentang angka pertumbuhan guru kompetens, dari masa ke masa.
Apabila ratusan guru telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, publik tentu berhak mengetahui indikator keberhasilannya. Misalnya, apakah terjadi peningkatan hasil asesmen siswa, bertambahnya inovasi pembelajaran di sekolah, atau meningkatnya kompetensi profesional guru melalui evaluasi yang dapat diukur.
Pengamat pendidikan menilai keberhasilan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas guru tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang hadir. Yang jauh lebih penting adalah adanya tindak lanjut berupa pendampingan, evaluasi, dan perubahan nyata di ruang kelas. Tanpa itu, kegiatan berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan yang menghabiskan waktu dan sumber daya. Apalagi sumber dana yang diminta dari setiap peserta.
Program TPN sendiri memang bertujuan menjadi forum pengembangan kompetensi guru melalui kolaborasi, berbagi praktik baik, dan penguatan profesionalisme pendidik. Namun implementasi saat ini, masih tetap perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap mutu pembelajaran.
Temu Pendidik Nusantara
Di Kabupaten Tanah Datar sendiri, peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah daerah telah menempatkan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas guru diharapkan tidak berhenti pada seremoni dan dokumentasi serta sertifikat saja. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa investasi waktu, tenaga, dan anggaran dalam kegiatan tersebut benar-benar berdampak pada meningkatnya kompetensi guru.
Dengan investasi waktu yang banyak, kualitas belajar peserta didik seharusnya ada peningkatan jumlah dan penghargaan kepada guru – guru yang dinilai berkompeten.
Sudah saatnya setiap kegiatan pendidikan dievaluasi secara terbuka dengan indikator yang jelas, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana manfaat yang benar-benar dirasakan oleh guru, sekolah, dan terutama para siswa. (***)
