DHARMASRAYA,KABARDAERAH.COM- Program Pengembangan Indutri Kecil dan Menengah untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Produksi yang menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menimbulkan tanda-tanya.
Pasalnya, Proyek dengan Kontrak Nomor : SPK 530/06-e tender/SPK/APBD-DAK/Diskumperdag/VII/2019 yang dikerjakan CV. Maringgerang Anging Mandiri beberapa item pekerjaan terindikasi tidak sesuai spek yang ada.
Proyek yang berlokasi di Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya dengan Kontrak Rp. 6.299.500.000.00,- tersebut, salah satunya untuk material hollow brick (batako).
Dilapangan material batako yang akan dipasang untuk bangunan tersebut dibuat (dicetak) dilokasi pekerjaan.
Ini yang menjadi tanda-tanya, apa tidak seharus material tersebut pabrikasi, didatangkan dari pabrik yang membuatnya sehingga jelas kekuatannya.
Bukan itu saja kejanggalan dalam pekerjaan yang diawasi oleh CV. Diastri Consultant yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas. Pengawas juga jarang terlihat dilokasi proyek.
Selain itu, untuk pekerjaan coran lantai dan tiang bangunan juga terindikasi tidak sesuai spek yang ada, karena dilapangan tidak ditemukan alat takar untuk adukan material tersebut.
Waktu dikonfirmasikan kepada Jalinas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-red), terkesan berkilah dan menutupi kebobrokan pelaksana proyek tersebut.
Ia mengatakan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut memang menggunakan Batako bukan hollow brick.
Tapi menurutnya hollow brick dan batako adalah material yang sama, sama-sama material semen yang dicetak. Hanya tempatnya saja yang berbeda.
Satu dilokasi proyek, satu lagi di pabriknya. Jadi tidak ada perbedaan dan menyalahi aturan karena sama-sama dicetak, dan itu tidak dilarang dalam DPA, jelasnya.
Adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut mendapat tanggapan dari Defrino Anwar, Ketua DPRD Dharmasraya.
Ia dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan ke lapangan, karena proyek tersebut dibiayai oleh uang masyarakat.
Apabila nanti di lapangan ditemui adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek yang ada, Ia akan langsung berkoordinasi dengan Kejari Pulau Punjung, Dharmasraya.
Karena menurutnya, semua pekerjaan yang didanai oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, kualitasnya harus baik karena itulah harapan masyarakat, jelasnya.
Lebihlanjut Ia berharap kepada rekan-rekan media dan LSM untuk lebih meningkatkan perannya dalam pengawasan dan kontrol terutama untuk proyek yang didanai oleh pemerintah agar terwujud pembangunan yang berkualitas.
Apakah mereka betul-betul bekerja secara profesional, jangan asal-asalan dalam melaksanakan pekerjaan, tegasnya. (Arp)
