TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Ratusan warga nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar membubuhkan tanda tangan dan meminta walinagari serta ketua BPRN setempat untuk diturunkan.
Tanda tangan ratusan warga tersebut dibubuhi dalam sebuah baliho berukuran besar dan menuntut kedua pejabat nagari tersebut mempertangungjawabkan keuangan negara.
Menurut salah seorang tokoh pemuda nagari Panyalaian Almahedi Dt Tujuh saat dikonfirmasi kabardaerah.com, Selasa (05/05/2020) menyebutkan jika ini murni aspirasi warga agar walinagari dan ketua BPRN Panyalaian diturunkan.
“Ada dua tuntutan warga untuk walinagari dan ketua BPRN supaya mereka turun dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ungkap Almahedi.
Yang pertama, kata Ketua Pemuda Jorong Bintunga, Panyalaian ini, penanganan Covid-19 yang bertele-tele dan lamban yang menyebabkan lima orang masyarakat terpapar Covid-19.
‘Menyikapi PSBB yang sedang dilaksanakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 selain lambat, pengunaan anggaran juga tidak transparan,” katanya.
Sebelumnya ucap Almahedi, juga sudah ada tuntutan masyarakat tentang anggaran pelaksanaan dana proyek di nagari Panyalaian, tapi hingga saat ini belum menemukan penjelasan.
“Keterlibatan ketua BPRN dalam kegiatan nagari sudah over, melampaui wewenangnya,” pungkas Almahedi.
Sementara itu, Camat X Koto Khairunnas membenarkan adanya gejolak dari warga nagari Panyalaian yang menuntut walinagari dan ketua BPRN diturunkan.
“Forkopimca sempat membubarkan keramaian warga karena kita masih penerapan PSBB dan menjaga khamtibmas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sebut Khairunnas. (Bdoy)
