PESISIR SELATAN, KABARDAERAH.Com— Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menggelar reses di Pesisir Selatan, Senin (25/7). Bertempat di Cafe Arsio, Kampung Pasar Salido, Kecamatan IV Jurai, senator muda itu duduk bersama tokoh masyarakat, aktivis pemuda, dan mahasiswa untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Cerint menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial. Ia datang dengan misi membawa suara masyarakat ke tingkat pusat, terutama terkait alokasi anggaran dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat sampai ke pusat, termasuk dalam memperjuangkan kebutuhan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran pembangunan,” ujar Cerint di hadapan peserta.
Ia juga meluruskan anggapan yang selama ini berkembang di publik bahwa para senator kerap bermain-main dengan anggaran. Menurut Cerint, justru saat ini para anggota DPD sedang berlomba memperjuangkan dana dari pusat untuk kepentingan daerah.
“Kami berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat untuk daerah, namun masih ada anggapan keliru bahwa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi senator. Ini yang perlu diluruskan,” tegasnya.
Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan peserta adalah persoalan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapat layanan di rumah sakit lantaran status kepesertaan mereka tidak aktif. Padahal, mereka tergolong masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan nasional.
Cerint merespons serius isu ini. Ia mengingatkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam kondisi darurat, terlepas dari status administrasi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
“Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien dalam kondisi darurat. Itu sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membantu menyelesaikan persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif, terutama bagi warga miskin. Pemda dapat menganggarkannya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
Cerint mengutip UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut kesehatan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Dengan demikian, pemda wajib memastikan warganya mendapat akses kesehatan layak.
“Koordinasi antara rumah sakit, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang terlantar hanya karena persoalan administrasi BPJS,” tegasnya.
Isu lain yang tak kalah panas dalam diskusi tersebut adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Para peserta mengeluhkan kebingungan di lapangan, baik dari sisi guru maupun orang tua murid.
Cerint menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bertujuan memberi fleksibilitas dalam proses belajar-mengajar dan menekankan pengembangan karakter siswa. Namun, ia mengakui praktiknya masih jauh dari harapan.
“Ada persepsi bahwa peran guru menjadi terbatas, bahkan hanya sekitar 20 persen, sementara sisanya diserahkan kepada siswa. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti guru yang kesulitan beradaptasi dengan metode pengajaran baru. Orang tua pun ikut kebingungan karena sistem pembelajaran berubah drastis. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pendidikan secara nasional.
Cerint pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Pelatihan bagi guru dan sosialisasi kepada orang tua dinilai penting agar tujuan kurikulum tercapai optimal.
“Hal ini penting agar tujuan kurikulum dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Di akhir pertemuan, Cerint memastikan seluruh masukan yang terkumpul akan dibawa ke tingkat pusat. Ia berharap hasil reses ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Cerint juga berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara rutin agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tetap terjaga. Dengan begitu, berbagai persoalan daerah bisa ditangani secara tepat dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini adalah jembatan. Suara warga Pesisir Selatan harus sampai ke Senayan. Kami akan perjuangkan,” pungkasnya.
(Reporter; Efrizal)
