SUMBAR.KABARDAERAH.COM— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat Dr.H.Achmad Namlis.MM menyebutkan, Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat ke-14, jatuh pada tanggal 7 januari 2018.
“Hendaknya dihari ulang tahun tersebut nantinya mampu keluar dari statusnya tertinggal dalam bidang Pendidikan, seperti yang kita lihat, saat ini dalam bidang pendidikan jatuh pada rangking 17 itu hasil evaluasi UAN Kabupaten / Kota se – Sumatra Barat,” kata H.Achmad Namlis, kepada awak media Sabtu (6/1).
Dikatakannya saatnya evaluasi kebijakan pembangunan yg mengacu pd RPJMD dan kalau perlu ada revisi terutama untuk pembangunan kawasan pesisir dan kawasan zona pertumbuhan ekonomi, Perlu keterbukaan terhadap saran dan masukan diperlukan untuk referensi kebijakan melibatkan stakeholder.
Seremonial tidak merubah keadaan tetapi membuat iklim rasa memiliki dan tanggung jawab bersama memajukan daerah itu sangat di butuhkan.
Ia berharap kepada Pemerintah Pasaman Barat agar segera mungkin membuat forum dengan mengundang perantau, perwakilan DPR baik pusat provinsi dan DPRD pasbar sendiri, Parpol, LSM, Akademis.
Karena dari putra-putri pasaman Barat kita meminta kepada mereka yang dirantau untuk dapat memberikan pandangan dan masukannya. Karna barangkali masukan tersebut kedepannya sangan berguna bagi kemajuan daerah ini nantiny,” sebutnya.
Disamping itu Dr.H.Achmad Namlis.MM yang juga selaku Dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Pekanbaru (Riau) meyampaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah (2015-2020) juga harus mampu melihat potensi daerah yang prioritas untuk di kembangkan.
Karena semua potensi – potensi itu blm tergali maksimal baik pertambangan, pelabuhan, kawasan pertanian dgn lahan yg perlu diselamatkan.
Sehingga kedepannya mampu menjadi andalan bagi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.Kita yang mempunyai pantai sepanjang 152 km sejak dari mandiangin, katiagan, Sasak, Sikilang, Maligi, Sikabau, dan kawasan pantai Air bangis. memerlukan arah dan sinkronisasi dgn pembangunan nasional dan pemerintah propinsi.
Pihak legislatif juga punya kewenangan untuk meminta di evaluasi RPJMD sejauhmana progres report yg dilakukan dengan singkronisasi program- program prioritasnya.
Kalau ingin daerah ini maju galang kebersamaan dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam program2 prioritas baik bidang pertambangan, pertanian, dan komunitas perkebunan.
Paling mendesak adalah “”Audit lahan investor perkebunan dan audit sosialnya. Apabila kultur itu yg terbangun maka daerah ini akan tetap menjadi rawa – rawa ketertinggalan,” tegasnya. (Budiawan)