TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Sempat dituduh melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana nagari dan diadukan melalui surat kaleng ke pihak kejaksaan menjadi cambuk pembangunan di nagari Tigo Jangko semakin terarah dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Walinagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar Indra Gunalan saat Musrembang Nagari, Rabu (19/02/2020) di aula nagari setempat.
Dalam surat kaleng yang dikirimkan ke Kejati dan Kejari itu ucap Indra, jika ia melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan melakukan pungutan dana dari ganti rugi sutet pada tahun 2019 lalu.
“Semuanya sudah terjawab melalui mekanisme yang kami lewati, jika tuduhan itu merupakan cambuk bagi kami untuk melaksanakan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran,” ucap Indra Gunalan.
Sebutnya, jika tuduhan itu dijawab dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dinas terkait, bahkan ia meminta dengan inisiatif sendiri untuk diperiksa oleh pihak kejaksaan.
“Buktinya lagi, dugaan pemotongan dana ganti rugi sutet sudah dilaporkan oleh pihak yang dirugikan ke kepolisian. Semua akan terjawab,” tuturnya.
Katanya lagi, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait ada beberapa kegiatan yang tidak berani ia laksanakan karena takut bersentuhan dengan hukum.
“Selama ini, untuk melakukan kegiatan di nagari, kami tetap melakukan mekanisme sesuai dengan aturan dan melibatkan pihak berkompeten. Ini yang kami pertahankan sejak menjabat menjadi walinagari,” tutur Indra Gunalan.
Ia menjelaskan, dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari beberapa anggota DPRD Tanah Datar lebih kurang Rp 500 juta lebih diakui tidak terlaksana tahun 2019 lalu.
“Biar dana itu SiLPA di kabupaten daripada nanti nagari akan bermasalah dengan hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Musrembang Nagari Nuryeddisman mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh walinagari dan perangkatnya.
Namun, untuk kedepan ia berharap dalam melaksanakan kegiatan yang berasal dari APBD harus dimulai dari perencanaan yang matang.
“Pemberdayaan masyarakat dinagari harus tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan SDM berkualitas dinagari,” tegasnya. (*)
