Mantan Pengurus Kwarcab Pramuka Tanah Datar Periode 2017-2022, Siap Hadapi Laporan PKN

TANAH DATAR, KABARDAERAH.COM — Mantan pengurus Kwarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar periode 2017-2022 lalu, setelah dilaporkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama (Pemantau Keuangan Negara) itu, siap untuk menghadapi laporan itu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Alasannya, dalam laporan yang dituduhkan kepada pengurus Kwarcab Tanah Datar itu sangat tidak mendasar, dan sudah terkesan fitnah serta menjatuhkan organisasi yang selama ini merupakan gerakan dalam membentuk karakter putra bangsa.

“Tidak mendasar sekali, dan selama ini lembaga tersebut menyerang dengan status facebook anggotanya, dan memberikan pers rilis ke salah satu media, kami berdiam diri saja, namun setelah desakan dari kakak kakak pembina pramuka lainnya, terpaksa hari ini harus kami nyatakan sikap. Harus dilawan,” ungkap Ardoni mantan Wakil Sekretaris Kwarcap periode 2017-2022 lalu, Rabu (27/04/22) di Outentik Cafe Batusangkar.

Pers confrence yang dihadiri oleh mantan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Tanah Datar periode 2017-2022, Anton Yondra, Ardoni menyebutkan jika sebagai warga negara ia dan pengurus lainnya siap untuk memberikan klarifikasi ke pihak Kejati Sumbar atas tuduhan yang sudah sangat menganggu tersebut.

“Analisa keuangan negara yang ditentukan oleh PKN Tanah Datar itu, sebetulnya geli saat membacanya. Namun bagaimanapun, hal ini sudah sangat keterlaluan. Makanya publik harus tau kronologis sebenarnya,” kata Ardoni.

Tambahnya, awalnya mereka mendatangi salah seorang mantan pengurus kwarcab dan meminta belanja hibah kwarcab periode 2017 lalu. Dan kedatangan mereka tanpa surat, pihak kwarcab meminta untuk meminta secara resmi.

Alasannya kata Ardoni, jika hibah kwarcab ini menyangkut di Dinas Dispora tentu perlu dengan administrasi yang jelas.

“Saat itu, kami memberikan daftar kegiatan, bukan realisasi pengunaan dan hibah. Ini yang menjadi pertanyaan, dasar mereka menentukan kerugian negara yang sangat besar. Karena mereka bukan auditor toh,” kata Ardoni.

Sementara, Anton Yondra menambahkan jika asumsi yang mereka berikan ke masyarakat melalui media cukup membuat gerah karena disini lembaga tersebut telah mengasumsikan jika kwarcab pramuka periode 2017-2022 diduga melakukan korupsi senilai Rp 1,35 Milyar.

“Dasar mereka karena tidak mendapatkan informasi di PPID Tanah Datar, katanya di telan hantu X. Dan berdasarkan investigasi mereka, kita dituduh melakukan markup dana,” kata Anton.

Kata Anton, logika atau tidak logika apa yang dilakukan oleh PKN Tanah Datar tersebut, cukup publik yang menganalisa. Karena kwarcab pramuka awalnya tidak menggubris tentang hal-hal yang diciptakan anggota mereka di status media sosial.

“Namun, karena ini sudah menyerang organisasi dan desakan dari kakak pramuka lainnya, agar memberikan klarifikasi publik. Maka harus kami sampaikan, agar jangan ini menjadi konsumsi publik yang menyesatkan,” tutur Anton.

Dengan menunjukan, dokumen-dokumen tentang apa yang dituduhkan lembaga PKN tersebut, Anton mengatakan, jika adendem NPHD hibah ini, ditanda tangani oleh dirinya dan kepala Dinas Parpora saat itu tahun 2020 lalu.

“Silahkan cek ke dinas setempat karen yang kami punya hany copian saja. Bukan dokumen palsu atau ingin dipalsukan. Nyata. Dan sebaran informasi yang tidak jelas oleh anggota LSM tersebut di media sosial harus dilawan,” ungkap Anton.

Dan setelah kita simpulkan, kata Anton Yondra yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, laporan lembaga LSM ini harus diluruskan ke masyarakat, namun proses yang sudah dilaporkan, pengurus periode 2017-2022 siap memenuhi undangan klarifikasi.

“Kenapa harus takut, karena semua ada dan nyata. Kwitansi, bahkan dokumen-dokumen fhoto lengkap. Karena pramuka mendidik kami harus berani karena jujur dan takut karena salah,” pungkasnya.

Pernah Meminta Handphone

Dalam jumpa pers yang dihadiri awak media Tanah Datar itu, pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka periode 2017-2022 lalu menceritakan jika dalam bergulirnya informasi yang diminta LSM PKN Tanah Datar melalui PPID, ada salah seorang yang ingin diberikan handphone. Bahkan, ia pun merekomendasikan anggota lain karena mereka tim lapangan yang melakukan investigasi.

“Tidak usahlah kita sebutkan inisialnya, yang penting buktinya lengkap. Hari ini saya buka, karena sudah diributkan di media sosial jika saya takut, makanya memberikan mereka handphone. Dan daripada fitnah ini lebih dalam dan merasa saya dikerjai, makanya saya buka,” ucap mantan Ketua Kwarcab Pramuka periode 2017-2022 lalu. (Bdoy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *