PESISIR SELATAN, KABARDAERAH.Com – Pemerintah dan kepolisian menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat hingga ke tingkat terbawah. Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat, secara resmi memasuki fase siaga penuh dengan menggelar Apel Kesiapan dan Pergeseran Pasukan akhir, Minggu (14/12/2025), sebagai puncak persiapan pengamanan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2025.
Dipimpin langsung Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Derry Indra, S.I.K., M.H., apel yang berlangsung khidmat di halaman Mapolres itu menjadi penanda dimulainya operasi penyebaran 274 personel terpadu. Mereka akan bertugas mengawal proses demokrasi di 59 nagari yang tersebar di 14 kecamatan—sebuah wilayah dengan bentang geografis yang luas dan karakter sosial yang kompleks.
“Kami tidak ingin ada ruang bagi gangguan keamanan. Pilwana ini harus menjadi contoh demokrasi yang bermartabat dan damai di tingkat nagari,” tegas AKBP Derry Indra dalam arahannya, seraya mengepalakan tangan.
Operasi pengamanan kali ini dirancang dengan pendekatan berbasis data intelijen. Polres telah memetakan sejumlah nagari sebagai zona perhatian tinggi (red zone) akibat dinamika politik dan sosial yang kerap memicu ketegangan, seperti di Lengayang, Basa Ampek Balai Tapan, dan Pancung Soal.
“Kami tidak bekerja dengan cara seragam. Setiap nagari memiliki ‘denyut’nya sendiri. Personel kami telah dibekali dengan peta kerawanan spesifik lokasi untuk memastikan respons yang tepat,” jelas Kapolres.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pengamanan, dari sekadar menjaga ketertiban menjadi menciptakan lingkungan yang kondusif. Instruksi Kapolres kepada seluruh jajaran jelas: selain menjaga fisik dan profesionalisme, personel harus mampu berperan sebagai mediator yang memahami akar budaya dan kearifan lokal.
Untuk memitigasi potensi konflik, strategi yang dijalankan bertumpu pada tiga pilar. Pertama, penguatan pengamanan fisik di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan penempatan personel yang terlatih.
Kedua, operasi intelijen pre-emptif untuk mendeteksi dan menetralisir potensi gangguan sejak dini. Ketiga, dan yang paling ditekankan, adalah membangun komunikasi aktif dengan seluruh stakeholders, mulai dari panitia penyelenggara, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat dan pemuda.
“Keberhasilan pengamanan Pilwana tidak diukur hanya dari tidak adanya keributan, tetapi dari terjaminnya rasa aman bagi seluruh warga untuk memilih tanpa tekanan dan dari terlaksananya seluruh tahapan dengan lancar,” papar Derry.
Kegiatan apel berakhir pukul 16.30 WIB, diikuti dengan keberangkatan pasukan menuju titik-titik tugas. Kapolres juga memerintahkan peningkatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), seperti patroli keliling dan dialog komunitas, yang akan terus dilaksanakan pasca-pemungutan suara untuk menjaga stabilitas hingga masa tenang.
Dengan langkah sistematis ini, Polres Pesisir Selatan berupaya memastikan Pilwana 2025 bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi fondasi kokoh bagi tata kelola nagari yang partisipatif dan damai. Semua mata kini tertuju pada implementasi di lapangan, menanti bukti janji keamanan yang telah digaungkan. (EF)
