Foto, Kayu-kayu diduga akibat pembalakan liar bertebaran terseret arus banjir di Pesisir Selatan.
Pesisir Selatan, Kabardaerah.Com – Masyarakat di Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta agar penegak hukum serius menindak pelaku pembalakan liar di daerah setempat.
Nafsil Diiri, (56) salah seorang warga Nagari Lubuk Nyiur mengatakan, tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat yang berada di bagian hilir sungai akibat aksi tidak bertanggungjawab itu. Bahkan turut merugikan negara dan daerah dengan rusaknya sejumlah infrastruktur akibat dampak bencana.
“Sebagai contoh jembatan Lubuk Nyiur ini. Sudah tak terhitung kalinya rusak akibat diterjang banjir. Sementara para oknum pelaku pembalakan liar terkesan tidak tersentuh hukum,” ujar Nafsil pada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Nafsil mewakili masyarakat setempat membenarkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebutkan salah satu pemicu bencana banjir di Pesisir Selatan adalah akibat maraknya aksi penebangan hutan. Dugaan tersebut ia sampaikan ketika meninjau sejumlah titik lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir dan daerah lainnya di Sumatera Barat.
Basuki menyebut, kondisi geografis dan topografis daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sebagian besar tebing curam yang beririsan dengan jalan dan langsung menuju sungai, sehingga luncuran air cepat. Namun demikian, ia menilai hutan di Sumatera Barat lebih baik dibanding daerah lain, dengan air yang bening mengonfirmasi catchment areanya yang baik.
Nafsil melanjutkan, tidak terhitung kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir sejak 10 tahun terakhir di Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Pessel. Menurutnya, area pertanian warga merupakan langganan tetap banjir, begitupun dengan usaha peternakan.
“Namun pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan justru semakin masif menebang hutan. Kawasan penyanggah di bagian hulu sungai sudah tidak berdaya lagi menahan laju curah hujan yang semakin ekstrem,” katanya.
Ia menyebut, kelakuan tidak bermoral para penjarah hutan itu justru kian menjadi-jadi. Mereka seperti tutup mata, seakan tidak ada kejadian saja akibat penebangan hutan secara liar.
“Jika pada pemerintah nagari kami tidak bisa berharap, tentunya kami berharap pada penegak hukum agar bisa menuntaskan persoalan ini,” ucapnya lagi.
Diketahui, Nagari Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo, Koto Gunuang dan Nagari Tuik, Kecamatan Batang Kapas, mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Kamis 7 Maret 2024. Ratusan hektare lahan pertanian warga dilaporkan hancur. Puluhan rumah masyarakat mengalami kerusakan. Beberapa ada yang hanyut terseret arus, sehingga ratusan jiwa mesti rela kehilangan tempat bernaung dan kini tinggal di tenda pengungsian.
Tak hanya itu, banjir pun turut merusak sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Selain itu juga merendam fasilitas kesehatan, sosial dan fasilitas pendidikan, akibatnya masa depan anak bangsa tergadaikan akibat aksi pembalakan liar tersebut.
Padahal pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 telah menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama pembangunan. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai tumpuan utama.
“Jika sarana dan prasarananya tidak baik tentu target tersebut sulit untuk dicapai. Setidaknya menjadi berbiaya mahal, karena sering rusak akibat bencana ekologis,” kata Nafsil.
Kecamatan Batang Kapas, khususnya Nagari Lubuk Nyiur merupakan salah satu wilayah terdampak yang dikunjungi Mentri Sosial Tri Rismaharini. Mensos bahkan membantu 19 unit torn penampung air.
Kemudian juga membantu 10 unit pompa air beserta dua unit genset. Matan Wali Kota Surabaya itu juga menyewakan alat berat untuk membersihkan sedimen lumpur yang menutup badan jalan”, Pungkasnya.
(Reporter: Efrizal)
