TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Didalam kehidupan berpolitik diperlukan etika politik yang dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan. Disini akan tampak korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang dimiliki oleh seorang politikus.
Salah satu tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik, sehingga dapat terbangun pondasi politik yang adil dalam lingkungan dan kehidupan sehari hari.
Dan mangkirnya salah seorang caleg DPRD Tanah Datar dari partai PAN, Novrizal dari undangan klarifikasi Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilu, adalah salah satu contoh yang menunjukan jika ia memiliki etika politik minimalis, yang seolah olah sudah memiliki kekuasaan dengan mengabaikan sebuah lembaga sah negara, seperti Bawaslu.
Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik yang juga menjabat Direktur Eksekutif Luhak Nan Tuo Institute (Research and Political Consultant), Iqbal Utama Yahya, S.IP, M.IP, kepada media ini, saat menanggapi prilaku seorang caleg yang berasal dari Dapil 1 Tanah Datar, yang mangkir undangan klarifikasi Bawaslu Tanah Datar, Kamis (14/03/24) di Batusangkar.
“Etika politik menjadi sebuah tolok ukur kepribadian seorang politisi, mulai dari sifat hingga bagaimana kinerjanya nanti. Jika masih menjadi caleg saja sudah tidak menghargai, bagaimana nanti jika sudah duduk, tentu akan berdampak pada sikap dan kinerjanya. Sekarang saja sudah tidak menghargai lembaga negara, apalagi nanti setelah menjabat,” sebut Iqbal.
Pria yang bergabung di salah satu lembaga survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini juga menjelaskan, jika landasan berfikir secara politik saat ini lebih didasarkan pada adanya tradisi pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral politis yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup.
“Dalam berpolitik etika politik harus diterapkan, dan menjadi standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik. secara pribadi maupun secara kolektif. Disinilah kita bisa menilai, bagaimana sikap menghargai, menghormati yang ditunjukan dalam kehidupan berpolitik.” ungkap Megister Ilmu Politik Unand ini.
Jika dengan sikap tidak mau tahu, dan merasa tidak bersalah yang ditunjukan seorang politikus, tambah Iqbal adalah seorang yang memiliki etika politik minimalis. Tidak memiliki etika rasional.
“Mereka yang memiliki etika minimalis ini cenderung tidak akan menyadari segala perbuatan yang timbul dari perilaku atau perbuatan sehingga ia tidak menyadari apa yang telah diperbuat. Yang penting bagi dirinya perbuatan baik buruk ditentukan oleh konstituen, bukan ranah hukum. Ini sering terjadi pada elit di wilayah legislatif karena di area ini banyak menyangkut kepentingan dari sekelompok orang maupun partai,” terang Iqbal.
Iqbal menambahkan, etika politik memberikan petunjuk serta aturan terhadap para aktor-aktor politik, mana yang funsionalis, rasionalis dan mana yang minimalis.
“Kegiatan berpolitik apabila tidak ada rambu-rambu dan tidak saling menghargai lembaga lain oleh aktor-aktor politik bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Dan merusak tatanan demokrasi Indonesia. Politikus seperti ini perlu diawasi, karena berpolitik tidak lagi memakai etika namun dikendalikan oleh materi,” Iqbal. (Bdoy)
