Padang Pariaman _ Pilwana Padang Pariaman 2026 menjadi perhatian serius jajaran Polres Padang Pariaman yang terus mempersiapkan langkah pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan wali nagari berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Menjelang pelaksanaan pemungutan suara serentak di sejumlah nagari pada Sabtu (27/6/2026), kepolisian telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sejak tahap persiapan hingga pelantikan wali nagari terpilih.
Polres Padang Pariaman mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi memicu gangguan selama proses demokrasi berlangsung. Di antaranya tingginya jumlah calon yang bersaing, termasuk keikutsertaan petahana yang dinilai dapat meningkatkan dinamika politik di tengah masyarakat.
Selain itu, kondisi geografis wilayah Padang Pariaman yang terdiri dari perbukitan, lembah, sungai, serta keberadaan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada jauh dari permukiman warga menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi logistik maupun pengamanan. Netralitas penyelenggara Pilwana Serentak dan aparat keamanan juga menjadi perhatian selama seluruh tahapan berlangsung.
Sejumlah lokasi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi turut menjadi fokus pengamanan. Lokasi tersebut meliputi kawasan rawan bencana, kantor penyelenggara Pilwana Serentak, rumah calon wali nagari, gudang logistik, lokasi pertemuan tim sukses, TPS, pusat perdagangan, fasilitas publik seperti bandara, terminal, stasiun kereta api, objek vital nasional maupun regional, serta wilayah yang rentan terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Persoalan warga yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga diperkirakan dapat memicu protes maupun konflik di masyarakat.
Kabag Ops Polres Padang Pariaman AKP Novrizal Can yang didampingi Kasi Humas Iptu Novrialdi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut.
“Banyak potensi yang akan menimbulkan gangguan nantinya. Untuk itu, perlu disiapkan strategi khusus, sehingga pelaksanaan Pilawana nanti, bisa berlangsung tertib dan lancar,” kata AKP Novrizal Can kepada wartawan, Kamis (25/6).
Dalam pemetaan yang dilakukan, sejumlah ancaman yang berpotensi muncul antara lain dugaan penggelembungan daftar pemilih tambahan, sabotase fasilitas pemilihan, intimidasi terhadap penyelenggara dan pemilih, bentrokan antarpendukung, pelanggaran jadwal kampanye, keterlibatan anak dalam aktivitas politik, politik uang, kampanye hitam, serangan fajar, konflik berlatar SARA hingga aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengawasan juga difokuskan terhadap berbagai unsur yang terlibat dalam Pilwana Serentak, mulai dari anggota PPK, PPS, KPPS, panitia pendaftaran pemilih, juru kampanye, calon wali nagari, pemantau pemilu, pemilih, saksi TPS, aparat TNI-Polri, hingga tim sukses dan massa pendukung masing-masing calon.
Sementara itu, sasaran pengamanan mencakup kantor penyelenggara Pilwana Serentak, TPS, markas dan asrama kepolisian, percetakan serta gudang logistik surat suara, lokasi kampanye, tempat rekapitulasi dan penghitungan suara, lokasi penetapan hasil pemilihan, hingga daerah yang berpotensi terdampak bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. (*)
