SIJUNJUNG,KABARDAERAH.COM- Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan workshop Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dari Minggu-Selasa 27-29 Oktober 2019, di Hotel Bumi Minang Padang.
Workshop yang dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sijunjung, Yenuarita, Minggu (27/10) malam, diikuti 60 peserta yang terdiri dari anggota focal point pengarusutamaan gender serta anggota tim penggerak perencanaan yang responsif gender Kabupaten Sijunjung tahun 2019.
Pembukaan yang yang berlangsung sederhana, dihadiri sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Barat; Sukarma, nara sumber serta Sekretaris dan Kabid Sosbud BAPPPEDA Kabupaten Sijunjung, Yuni Elviza dan Harry Oscar Hidayat.
Asisten mengatakan, pengarusutamaan gender merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui Inpres nomor 9 tahun 2000 yang mengamanatkan pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program pembangunan.
Hal ini diperkuat melalui Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 yang menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu cross cutting issue yang didukung dengan dikeluarkan surat edaran bersama empat menteri tahun 2012, yaitu BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian target SDGs yang menetapkan secara tegas prinsip no one left behind. Konsekwensinya, hasil pembangunan di setiap negara harus dapat memastikan bahwa semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, Lansia) dan kelompok lainnya, terlibat dan memperoleh manfaat pembangunan, bahkan kesetaraan gender menjadi tujuan kelima dalam SDGs.
Integrasi isu gender didalam perencanaan pembangunan penting untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama terhadap sumber daya pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah) diharapkan terus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan PPRG dengan menemukenali isu gender di sektornya serta memastikan ketersediaan dan prasyaratan pengarusutamaan gender/PPRG di organisasi perangkat daerah, terpenuhi, kata Asisten Yenuarita.
Sekretaris BAPPPEDA, Yuni Elviza selaku ketua pelaksana mengatakan, tujuan penyelenggaraan workshop PPRG, adalah terlaksananya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Sijunjung. (Rel)
